Ahmad Ali Soal Deklarasi Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Terancam Mundur: Bukan Tanda Keretakan

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 2 November 2022 15:42 WIB

Tim kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat bertemu. NasDem diwakili oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya. Pertemuan tiga pihak tersebut juga dihadiri oleh Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rasyid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem. Dok. Istimewa. Jumat, 21 Oktober 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Tanda-tanda deklarasi koalisi Partai NasDem, Demokrat, PKS hingga saat ini belum juga tampak. Usul NasDem agar koalisi tiga partai ini mendeklarasikan diri pada 10 November masih belum disepakati.

Bahkan deklarasi terancam mundur. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengklaim Partai Demokrat dan PKS belum siap. “Kayanya belum siap (10 November). Demokrat dan PKS belum siap,” kata Ali kepada Tempo, Rabu, 2 November 2022.

Kendati demikian, Ali menegaskan jika mundurnya tanggal deklarasi bukan merupakan sinyal adanya keretakan di internal koalisi. Menurut dia, ini hanyalah dinamika internal tiap partai.

“Itu bukan sinyal keretakan. Bukan sinyal ada kendala, melainkan hanya dinamika tiap-tiap internal partai,” ujarnya.

Sementara itu, Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, berpandangan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan oleh tim kecil sebelum menyepakati tanggal deklarasi koalisi. Menurut dia, ada 4 pekerjaan rumah utama yang mesti disepakati terlebih dulu.

Advertising
Advertising

“Pertama, terkait platform perjuangan. Kedua, desain pemerintah ke depan. Ketiga, terkait strategi paling baik dalam pemenangan. Dan keempat, ini paling krusial, yakni siapakah pasangan Capres Cawapres yang kita usung bersama,” kata Kholid saat dihubungi, Rabu, 2 November 2022.

Menurut Kholid, usai 4 hal itu disepakati, maka mitra koalisi bisa mendiskusikan soal momentum maupun tanggal deklarasi. Adapun di sisi lain, Kholid menyebut PKS sedang memperjuangkan Wakil Ketua Majelis Syura, Ahmad Heryawan alias Aher, agar bisa mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Usung Anies Baswedan jadi Capres, NasDem: Jika Dianggap Salah, Kami Tanggung Jawab di 2024

“PKS saat ini sedang memperjuangkan sebagaimana amanah Musyawarah Majelis Syura untuk mengajukan salah satu kader terbaik kami, yakni Aher, seorang pemimpin Jawa Barat selama 10 tahun sebagai Gubernur,” kata dia.

Kholid turut mengapresiasi Partai Demokrat yang menyodorkan nama Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, sebagai Cawapres. Sementara NasDem disebut Kholid juga sudah mempunyai preferensi terhadap calon. tertentu.

“Tentu kami juga menghormati calon-calon lain, misalnya, sahabat kami di Demokrat usulkan Mas AHY, atau NasDem yang sudah memiliki preferensi kepada calon-calan tertentu,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut deklarasi koalisi pada 10 November bisa tercapai sepanjang ketiga partai rasional menentukan Cawapres. Jika tidak, kata dia, deklarasi bisa saja mundur.

“Sepanjang mau rasional bisa. Tapi kalau nggak rasional ya bisa mundur. Tidak apa, kita sabar saja namanya politik,” kata Andi kepada Tempo di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa, 25 Oktober 2022.

Adapun soal AHY yang disorongkan jadi cawapres Anies, kata Andi, karena hal itu berdasarkan modal elektablitas Ketua Umum Partai Demokrat itu. Sejak 2018, kata dia, elektabilitas AHY sebagai Cawapres sudah lumayan besar.

“Mas AHY punya elektabilitas. Kita bukan memaksakan Mas AHY, tapi karena AHY ada daya dorong untuk menang. Sejak 2018 elektabilitas Cawapresnya sudah lumayan besar. Itu yang mempengaruhi,” kata Andi.

Andi menjelaskan, sosok Cawapres bagi Anies menjadi krusial mengingat hingga saat ini belum ada bakal Capres yang meraih suara di atas 30 persen. Dia menyebut di sinilah AHY bisa membantu mendongkrak kantong suara Anies.

“Kalau masih di bawah 30 persen, wakil itu menentukan. Itu sudah rumus lah. Sekarang tinggal wakil mana yang punya elektabilitas?,” kata dia.

Baca juga: Hasil Survei LSI Denny JA NasDem di Bawah 4 Persen, Ahmad Ali: Kami Tidak Terpengaruh

Berita terkait

AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

5 jam lalu

AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) AHY penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali bisa menciptakan solusi pengeloaan air global

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

15 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

18 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

2 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya