TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menghindari hidup mewah, termasuk tidak memakai mobil mahal atau motor gede agar tidak terkesan memamerkan kekayaan. Kapolri pun meminta agar anggota Polri menyesuaikan kendaraan yang dipakai sesuai dengan pemimpin daerah setingkat.

“Dalam hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuaikan saja dengan yang lain. Misalkan, Bupati pakai Innova, ya jangan kita pakai mobil yang lebih baik dari itu. Samakan saja,” kata Listyo Sigit memberikan arahan kepada bawahannya melalui akun Instagram-nya @listyosigitprabowo, seperti dikutip Senin, 24 Oktober 2022.

Ia pun meminta agar jajaran yang memang berasal dari keluarga yang memiliki harta berkecukupan atau lebih agar memperhatikan betul Surat Telegram Rahasia, yang mengatur gaya hidup anggota kepolisian.

“Memang sulit, tetapi harus kita lakukan. Ingatkan keluarga kita karena memang apapun yang terjadi dengan keluarga kita, sorotannya tetap kepada anggota Polri, sorotannya terhadap institusi Polri,” ujar Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah berupaya mengangkat kembali citra lembaganya di mata masyarakat. Pascaperistiwa pembunuhan anggotanya oleh Ferdy Sambo, jenderal bintang dua, dan Tragedi Kanjuruhan Malang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri anjlok. Apalagi baru-baru ini jenderal bintang dua Inspektur Jenderal Teddy Minahasa terjerat kasus penjualan narkoba jenis sabu.

Baca: AKBP Doddy Prawiranegara Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Ungkap Peran Teddy Minahasa

Dalam arahannya di Istana Negara, 14 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung agar Polri mengubah diri dengan menyetop gaya hidup mewah. Berbagai upaya pun dilakukan Kapolri. Salah satunya membersihkan praktik suap dan pungli untuk masuk sekolah kepolisian dan promosi jabatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta petinggi Polri untuk menghilangkan pungli dan setoran ke atasan yang dilakukan untuk masuk sekolah kepolisian hingga naik jabatan. Kapolri telah memerintahkan As SDM Inspektur Jenderal Wahyu Widada untuk menghilangkan pungli masuk sekolah kepolisian, termasuk suap untuk mendapat jabatan. “Kalau ada yang bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan!” ujar Kapolri melalui Instagram-nya, 24 Oktober 2022.

Kapolri mengatakan praktik suap seperti ini tidak ada di Mabes Polri. Namun ia meminta agar jajarannya di Polda dan Polres untuk melakukan pembersihan praktik semacam itu, dengan memberikan penilaian objektif terkait dengan prestasinya.

EKA YUDHA SAPUTRA | HAMDAN CHOLIFUDIN ISMAIL

Baca: Mahfud Md Bilang Penindakan Teddy Minahasa Bentuk Ketegasan Reformasi Polri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.