TEMPO Interaktif, Denpasar:Ketua DPR Akbar Tandjung, yang juga tersangka kasus Badan Urusan Logistik (Bulog) disarankan untuk sepenuhnya pasrah kepada keputusan Kejaksaan Agung, sehubungan dengan niatnya untuk menunaikan ibadah Haji. Sebab, meskipun haji adalah sebuah ibadah, namun Akbar harus menyadari bahwa dirinya adalah seorang tersangka. Menurut Amien menunaikan ibadah haji itu hukumnya adalah sunat bukan wajib karena kewajiban berhaji hanya satu kali saja seumur hidup bagi mereka yang mampu. “Ya sebaiknya membuat pemberitahuan dan minta izin, kalau dizinkan, silahkan pergi dan hatinya akan lebih tenang. Kalau tidak sebaiknya ditunda tahun yang akan datang saja,” ujar Ketua MPR Amien Rais kepada wartawan usai mengadakan silaturahmi budaya dengan para kader DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Bali dan keluarga Puri Pemecutan di Denpasar, Rabu (23/1). Hanya Amien enggan berkomentar ketika ditanya apakah kepergian Akbar ke Tanah Suci merupakan upaya untuk menghambat pemeriksaan. “Karena tanpa dihambat pun disini sangat sering terhambat ,” katanya. Sementara dari sisi keseriusan, Amien menilai Kejaksaan Agung telah bertindak cukup serius. Semua pihak tegas dia, mestinya mendukung upaya Kejaksaan, termasuk Akbar Tandjung dan Golkar. Sehingga status tersangka tak melekat lama pada diri Akbar. “Pak Akbar pasti tidak enak juga karena terus diguncang tiap malam, Golkar juga tidak menentu. Jadi, kita minta lebih cepat agar lebih jelas duduk perkaranya, kalau benar untuk sembako, bersihlah dia, kalau tidak ceritanya akan lain,” katanya. Mengenai perlu tidaknya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bulog II di DPR, Amien menyerahkan penilaiaan terhadap DPR yang bertemu dengan Kejagung Rabu (23/1) ini. Menurutnya, bila Kejagung dinilai sudah cukup serius tidak perlu dibentuk Pansus. Sebab, muara Pansus pada akhirnya juga adalah proses hukum. (Rofiqi Hasan-Tempo News Room)