Koalisi Tak Kunjung Terbentuk, Partai NasDem Sebut Hindari Koalisi Transaksional

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Selasa, 18 Oktober 2022 02:41 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut kedatangan Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2022. Safari politik itu dilakukan Anies setelah ia diusung Partai Nasdem sebagai calon Presiden 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi antara Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih belum juga terbentuk. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyatakan pembentukan koalisi ini tidak mudah karena mereka menghindari adanya praktek transaksi politik.

Ali mengatakan partainya menghindari koalisi transaksional dan mengutamakan adanya kesetaraan.

“Koalisi bukan mudah. Karena yang kita hindari ini transaksional. Kita sedang diskusikan tentang kesetaraan, kesepahaman, tidak ada yang bisa lebih kuat. NasDem berpikir koalisi ini harus punya kesetaraan,” kata Ali kepada Tempo, Senin, 17 Oktober 2022.

Ali mencontohkan partainya yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, Anies merupakan sosok dengan latar belakang profesional dan teknokrat. Ali menyebut jika ada pihak yang memaksakan salah satu sosok menjadi Cawapres, maka koalisi ini bisa bubar.

NasDem sebut partai hanya alat untuk memfasilitasi pemimpin bangsa

Adapun jika partai yang tergabung dalam koalisi berkukuh mendapatkan imbalan atau memasukkan kepentingannya, Ali menyebut koalisi ini akan bersifat transaksional. Menurut dia, calon mitra yang hendak berkoalisi mesti mengusung nilai yang sama dengan NasDem bahwa partai hanya alat untuk memfasilitasi pemimpin bangsa.

Advertising
Advertising

“Misal semua merasa harus dapat sesuatu? Transaksional terjadi. Ini lebih baik kita bicarakan lebih awal. Koalisi ini hanya bisa terjadi kalau pemahamannya sama, partai jadi fasilitator, memfasilitasi dan sebagai sarana sirkulasi kekuasaan untuk negeri ini,” ujarnya.

Demokrat menyatakan rencana koalisi masih dimatangkan

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan partainya bersama NasDem dan PKS masih berfokus mematangkan rencana kolisi. Dia menyebut continuity and change menjadi dasar rencana koalisi ini.

“Kami fokus komunikasi secara intens dan konsolidasi terus, mematangkan rencana untuk berkoalisi. Bagaimana semangat perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bisa kita usung dan wujudkan,” kata Herzaky kepada Tempo, Jumat, 14 Oktober 2022.

PKS sebut pembicaraan koalisi masih intensif

Sementara itu, Juru Bicara PKS, Pipin Sopian, menyebut komunikasi partainya dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat masih intensif. Ketiga calon mitra koalisi ini masih mencari pasangan Capres dan Cawapres yang menjadi simbol perubahan.

“Saat ini kami masih terus melakukan komunikasi politik ke Partai Nasdem, Partai Demokrat, maupun dengan partai lain dalam rangka penjajakan koalisi. Komunikasi allhamdulillah terjalin dengan baik, terbuka, dan setara,” kata Pipin, Senin, 3 Oktober 2022.

Koalisi antara Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS tersebut kabarnya akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Meskipun demikian, sejauh ini baru NasDem yang mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

47 menit lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

15 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

19 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

2 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya