Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato dalam Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022. DPR RI menjadi tuan rumah dalam acara Parliamentary Fotum dan The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang digelar 5-7 Oktober 2022 dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara soal usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet agar gubernur dipilih oleh DPRD. Bamsoet menilai kepala daerah rentan terjerat kasus korupsi dalam sistem pilkada langsung. "Itu kan baru usulan," kata Airlangga di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Oktober 2022.
Airlangga tak banyak bicara soal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Ia langsung masuk ke dalam mobil setelah membuat pernyataan tersebut. Dalam keterangannya, Bamsoet mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi.
Ia menyebut kepala daerah yang dipilih oleh DPRD merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut. "Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," kata Bamsoet.
Bamsoet menilai dalam pilkada langsung sulit memberantas praktik politik uang. Menurut dia dalam sistem demokrasi Indonesia, politik uang sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Bamsoet menginginkan agar politik Indonesia tidak dipenuhi praktik kotor.
"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet.
Pada Senin kemarin, para pimpinan MPR juga telah bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas wacana Pilkada langsung. Bamsoet mengatakan sedang mengkaji langkah mengembalikan Pilkada langsung itu.
