Pilih Hendrar Prihadi Sebagai Kepala LKPP, Presiden Jokowi: Saya Lihat Kemampuan dan Integritasnya

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Febriyan

Senin, 10 Oktober 2022 12:48 WIB

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara pada hari ini, Senin, 10 Oktober 2022. Dia menyatakan memilih Hendrar bukan karena dia merupakan kader PDIP, melainkan karena kemampuan dan integritaasnya.

"Saya melihat kemampuan, integritas, itu yang saya lihat," kata Jokowi saat ditanya alasannya memilih lagi kader PDIP di lembaga tersebut.

Sebelumnya, LKPP dipimpin oleh mantan Bupati Banyuwangi yang juga kader PDIP Abdullah Azwar Anas. Jokowi melantik Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada bulan lalu. Azwar menggantikan kader PDIP lainnya, Tjahjo Kumolo, yang meninggal dunia.

Hendi, sapaan Hendrar, merupakan Wali kota Semarang dua periode. Dia juga tercatat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Semarang sejak 2010. Terakhir, Hendi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memimpin Kota Semarang pada 26 Februari 2021.

Hendi dan Hevearita akan memimpin Kota Semarang sampai 2026 nanti. Tapi Hendi tak menyelesaikannya karena hari ini dilantik Jokowi. Di sisi lain, Jokowi mengaku telah mengikuti rekam jejak, kemampuan, dan kapasitas Hendi dalam mengelola sebuah organisasi.

Advertising
Advertising

Jokowi beri tugas khusus untuk Hendrar Prihadi

Sementara itu, LKPP berfungasi mengelola barang dan jasa yang nilainya mencapai ratusan triliun. Bila ditambah dengan daerah, kata Jokowi, maka mencapai ribuan triliun. Untuk itu, Jokowi menugaskan agar Hendi bisa terus memperbaiki sistem yang ada di LKPP.

"Yang penting sistemnya terus diperbaiki, sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu, betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

Selain itu, Jokowi memberi tugas kepada Hendi untuk menambah jumlah produk UMKM yang masuk ke katalog elektronik atau e-catalog, portal khusus pembelian barang jasa pemerintahan. Baik e-catalog pusat maupun lokal.

"Sehingga gerakan cintai produk dalam negeri nanti betul-betul terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah BUMN, dan daerah," ujar Jokowi.

Tanggpan Hendrar Prihadi setelah dilantik menjadi Kepala LKPP

Usai dilantik, Hendi berterima kasih kepada Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas tugas yang diberikan. Dengan anggaran yang ada di LKPP, Hendi berjanji akan terus mendorong pembelian produk-produk dalam negeri.

"Kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal supaya tim ini kompak untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berada di Indonesia," ujarnya.

Nama Hendrar Prihadi sebelumnya santer dikabarkan akan diusung PDIP untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hendrar dipersiapkan untuk menggantikan Ganjar Pranowo yang masa jabatannya habis pada September tahun depan dan tak bisa lagi mencalonkan diri lagi karena sudah memimpin selama dua periode. Belakangan, nama Hendi juga santer disebut sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung oleh PDIP.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

1 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

3 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

4 jam lalu

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

4 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

4 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

5 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya