INFO NASIONAL - Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lanjutan di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya, Rabu, 5 Oktober 2022.

Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Pokja III Sumule Tumbo yang juga menjabat Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Rakot ini membahas kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan di Provinsi Papua Pegunungan. Diketahui, dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dibutuhkan sebanyak 1.053 ASN.

Sumule menjelaskan, berdasarkan jumlah ASN tersebut secara rinci dapat diuraikan yakni jabatan tinggi madya sebanyak 1 ASN, jabatan tinggi pratama 33 ASN, jabatan administrator 108 ASN, jabatan pengawas 297 ASN, serta jabatan pelaksana sebanyak 614 ASN.

Sejauh ini, para pemerintah daerah (Pemda) kabupaten cakupan wilayah Papua Pegunungan baru mengusulkan sebanyak 444 dokumen ASN yang akan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Selain itu, kata Sumule, bila jumlah kuota ASN tersebut tidak terpenuhi, dapat diupayakan agar pemda dari Provinsi Papua sebagai daerah induk, serta dari kementerian/lembaga dapat membantu tambahan pengisian ASN tersebut. Hal itu agar proses pemerintahan bisa berjalan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Inspektur Wilayah I Kemendagri Bahtiar Sinaga, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan yang juga Bupati Yakuhimo Didimus Yahuli, Bupati Jayawijaya John Richard Banua, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu, Kapolres Yakuhimo AKBP Deni Herdiana, serta Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Cpn. Athenius Murip.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Kabupaten Lanny Jaya Tendeien Wenda, serta Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Nduga Ricky Kapelle. (*)