Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 2 Oktober 2022 16:57 WIB

Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan atau PDIP masih memuncaki survei elektabilitas partai politik yang dirilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.

"PDIP paling diuntungkan kalau approval presiden mengalami recover," kata Burhanuddin dalam paparan rilis, Ahad, 2 Oktober 2022.

Dari data terakhir, elektabilitas PDIP berada di angka 26 persen, turun dibandingkan Agustus (26,6 persen), tapi masih lebih tinggi ketimbang Juni (24,5). Sedangkan, Jokowi mengumumkan kenaikan BBM pada 3 Juli 2022.

Pada 18 September lalu, Indikator Politik juga merilis bagaimana approval rating Jokowi sebenarnya anjlok sampai 10 persen akibat menaikkan harga BBM. Akan tetapi, Burhanuddin menilai Jokowi pintar mengambil momen. "Presiden cerdik melakukan kebijakan yang tak populer saat approval rating sedang tinggi," kata Burhanuddin.

Advertising
Advertising

Dari survei Indikator, tingkat kepuasan terhadap Jokowi anjlok dari 72,3 persen pada 22 Agustus 2022 menjadi 63,6 persen pada 22 September. "Efek terhadap approval rating presiden cukup lumayan, kurang lebih 10 persen dibanding Agustus sebelum kenaikan harga BBM, ini poin menarik," kata dia.

Burhanuddin lantas menilai Jokowi cerdik karena kebijakan diambil saat tingkat kepuasannya sedang tinggi-tingginya sejak beberapa bulan terakhir. Pada akhir Mei, tingkat kepuasan pada Jokowi baru berada di level 61,8 persen meningkat ke posisi 72,3 atau kembali ke posisi sebelum pandemi Covid-19.

Sehingga ketika Jokowi memutuskan harga BBM naik, yang tidak menyenangkan publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap masyarakat tidak sampai anjlok di bawah batas psikologis 50 persen. "Kalau sampai di bawah 50 persen, itu alarm," ujar Burhanuddin.

Lebih lanjut, komposisi partai dengan elektabilitas tertinggi lainnya belum banyak berubah. Di PDIP, tetap bercokol Partai Gerindra (11,9), Golkar (9,9), Demokrat (8,3), dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (7,1 persen).

Rincian lengkapnya yaitu sebagai berikut:

1. PDIP: 26 persen
2. Gerindra: 11,9 persen
3. Golkar: 9,8 persen
4. Demokrat: 8,3 persen
5. PKS: 7,1 persen
6. PKB: 6 persen
7. NasDem: 4,4 persen
8. Perindo: 3,9 persen
9. PPP: 2,3 persen
10. PAN: 1,1 persen

Survei digelar oleh Indikator pada 13-20 September 2022 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Survei ini memliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Berita terkait

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

6 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

6 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

6 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

7 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

7 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

7 jam lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

8 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Gibran Dukung Presidential Club Usulan Prabowo: Satukan Mantan Pemimpin

9 jam lalu

Gibran Dukung Presidential Club Usulan Prabowo: Satukan Mantan Pemimpin

Rencana Prabowo membentuk presidential club didukung oleh Gibran. Ia mengatakan pembentukan klub itu untuk menyatukan para pemimpin negeri ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

11 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya