Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Jumat, 23 September 2022 14:14 WIB

Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP untuk maju menjadi Calon Presiden atau Capres 2024. Himpunan itu mereka sebut dengan nama Dewan Kolonel. Johan Budi adalah penggagasnya.

Johan Budi mengatakan pada Selasa, 21 September 2022, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu. Puan juga telah mengetahui dan tak keberatan dengan keberadaan kelompok pendukungnya di bangku DPR itu.

Tapi, Ketua Umum PDIP Megawati Seoakrnoputri punya suara lain, meski disampaikan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak mengamini keberadaan Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam arahan yang disampaikan kepada para kader, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.

“Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada,” kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.

Profil Johan Budi Eks Jubir KPK

Advertising
Advertising

Nama lengkapnya adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Tapi lebih dikenal sebagai Johan Budi saja. Johan awalnya berkarier sebagai wartawan dan juru bicara yang lalu merambah ke dunia politik menjadi dewan rakyat. Anggota DPR Komisi II ini lahir pada 29 Januari 1966 di Mojokerto, Jawa Timur. Pria yang kini berusia 56 tahun itu sebelumnya merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Johan hengkang dari jabatan Staf Khusus Presiden itu lantaran terpilih sebagai DPR daerah pemilihan Jawa Timur dari 2019 hingga 2024. Sebelum menjadi Staf Khusus Presiden, dia pernah menjadi Pelaksana Tugas atau Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. Saat itu Johan menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan lantaran keduanya menyandang status sebagai tersangka.

Johan memang lama bergelut di lembaga pemberantas tindak pidana rasuah itu. Ia bekerja di KPK sejak lembaga ini dibentuk. Beberapa jabatan juga pernah diembannya. Sebelum dipercaya menjadi pejabat sementara pimpinan KPK, Johan pernah menduduki posisi sebagai juru bicara KPK, Deputi Pencegahan KPK, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Adapun riwayat pendidikan Johan Budi yaitu dia menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Kemantren II dan lulus pada 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Mojokerto dan tamat pada 1981. Johan menempuh pendidikan sekolah menengah akhir di SMAN 1 Sooko Mojokerto dan kelar pada 1984. Pendidikan S1-nya ditempuh di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik. Dia mendapatkan gelar sarjananya pada 1992.

Selain itu, Johan juga pernah menjalani kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung pada 1977 dan kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia pada 1988. Dia juga sempat mengambil kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) & ABC News Melbourne, Australia pada 2002.

Penghargaan yang pernah diraih sosok yang dikenal dengan kepiawaiannya menjadi juru bicara ini yaitu sebagai Praktisi Terbaik dalam bidang hubungan masyarakat oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Public Relation Network. Dia juga didapuk sebagai The Golden Speaker dari Rakyat Merdeka Group pada 2013.

Berikut beberapa jabatan yang pernah diemban Johan Budi, dikutip dari dpr.go.id. Johan pernah menjadi bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996. Sejak 1994 hingga 2005, Johan menekuni kariernya sebagai wartawan. Dia pernah menjadi Kolumnis Harian Media Indonesia dari 1994 hingga 1999. Selain itu Johan juga pernah menjadi reporter dan editor Majalah Forum Keadilan dari 1995 hingga 2000.

Sepanjang 2000 hingga 2005, Johan Budi juga berkecimpung di Tempo. Antaranya, dia menjadi editor untuk kolom politik di Majalah Tempo dari 2000 hingga 2001. Pada 2002 hingga 2003, Johan menjadi Kepala Biro Tempo untuk Jakarta dan Luar Negeri. Kemudian pada 2003 hingga 2004, dia menjadi editor kolom nasional Majalah Tempo dan menjadi editor kolom investigasi di Majalah Tempo pada 2004 hingga 2005. Dalam kurun 2004 hingga 2005, Johan juga pernah menjadi dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul.

Pada 2006, Johan Budi tidak lagi berkarier sebagai wartawan. Dia ditunjuk sebagai Juru Bicara KPK di tahun itu hingga 2014. Kemudian dia menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 2014 hingga 2015. Sebelum akhirnya menjadi Plt. Pimpinan KPK pada 2016. Johan meninggalkan KPK dan menjadi Staf Khusus Presiden, utamanya sebagai Juru Bicara Kepresidenan pada 2016 hingga 2019. Johan Budi kemudian masuk ke dunia politik dan ikut pesta Pemilihan Legislatif pada 2019. Karena jadi DPR, dia mengundurkan diri jadi Staf Khusus Presiden.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I SDA

Baca: Jadi Caleg PDIP, Begini Perjalanan Karier Johan Budi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

2 jam lalu

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

Sebanyak 5.000 orang hadir dalam deklarasi Fathers yang digagas Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Pramono Anung berkomitmen mewujudkan Jakarta berkeadilan dan setara untuk semua.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

5 jam lalu

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat, 1 November 2024.

Baca Selengkapnya

Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

7 jam lalu

Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak kader bergotong royong memenangkan Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Minta Sidang Praperadilan Sahbirin Noor Ditunda 3 Pekan

7 jam lalu

Alasan KPK Minta Sidang Praperadilan Sahbirin Noor Ditunda 3 Pekan

Hakim melayangkan surat peringatan agar KPK hadir pada sidang gugatan praperadilan Sahbirin Noor, yang dijadwalkan pada Senin, 4 November 2024.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi APD Kemenkes

8 jam lalu

Pimpinan KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi APD Kemenkes

KPK telah menetapkan 3 tersangka korupsi APD dan menahan ketiganya, yaitu Ahmad Taufik, Budi Sylvana dan Satrio Wibowo.

Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

9 jam lalu

KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

KPK memeriksa tiga saksi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Banyak Perkara yang Mandek, Ini Penyebabnya

11 jam lalu

KPK Akui Banyak Perkara yang Mandek, Ini Penyebabnya

Dalam perkara korupsi Petral, KPK telah menetapkan Managing Director PT PES Bambang Irianto sebagai tersangka sejak 2019.

Baca Selengkapnya

KPK akan Buka Penyidikan Eddy Hiariej jika Kasus yang Ditangani Bareskrim Berbeda

13 jam lalu

KPK akan Buka Penyidikan Eddy Hiariej jika Kasus yang Ditangani Bareskrim Berbeda

Eddy Hiariej dan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan diperiksa Bareskrim dalam dugaan penipuan.

Baca Selengkapnya

Direktur KPK Dilantik Sebagai Pj Bupati Ciamis, Pimpinan: Wujud Kepercayaan Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Direktur KPK Dilantik Sebagai Pj Bupati Ciamis, Pimpinan: Wujud Kepercayaan Pemberantasan Korupsi

Penugasan 3 direktur KPK sebagai penjabat kepala daerah ini merupakan perintah dari presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Polda Metro Geledah Markas Judi Online Pegawai Komdigi, KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus Keluarga Jokowi

14 jam lalu

Top 3 Hukum: Polda Metro Geledah Markas Judi Online Pegawai Komdigi, KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus Keluarga Jokowi

Polisi mengatakan pegawai Komdigi bertugas untuk memblokir situs-situs judi online, tapi malah mengamankan situs tersebut.

Baca Selengkapnya