TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, akan memberikan pengarahan terhadap 93 kepala daerah yang merupakan kader partainya pada hari ini, Kamis, 22 September 2022. Pengarahan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Tempo, Megawati telah berada di lokasi. Puluhan Kepala Daerah asal PDIP pun terlihat berkumpul dalam rapat koordinasi bertajuk “Kebijakan Pembangunan Trisakti” tersebut. Acara ini sebelumnya dibuka oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan khusus kepada para kepala daerah. Tujuannya untuk mengonsolidasi kebijakan kepala daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam menjawab berbagai tantangan perekonomian nasional saat ini," kata Hasto sebelum membuka acara.

Di podium, Hasto didampingi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di antaranya Tri Rismaharini, Said Abdullah, Komarudin Watubun dan Mindo Sianipar. Sementara kepala daerah yang hadir di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Acara pengarahan terhadap 93 kepala daerah itu digelar PDIP di tengah situasi politik yang menghangat. Partai berlogo banteng tersebut sempat beradu suara di media massa dengan dua partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, dalam sepekan terakhir.

PDIP vs PKS

Perseteruan PDIP dengan PKS dipicu oleh kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Presiden Jokowi. PKS mengkritik keras kebijakan tersebut.

Kritik PKS itu mendapatkan tanggapan dari Hasto. Dia meminta PKS untuk fokus mengurus Kota Depok ketimbang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, Kota Depok yang dalam beberapa periode terakhir dipimpin oleh kader PKS tak mengalami kemajuan berarti.

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, pun menanggapi pernyataan Hasto itu. Dia menyebut Pemerintahan Kota Depok yang dipimpin oleh kader PKS selama ini sukses menurunkan angka kemiskinan di sana. Kholid pun membandingkan keberhasilan Kota Depok dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Solo yang dimpimpin oleh kader PDIP, Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Selanjutnya, PDIP vs Demokrat

<!--more-->

Sementara dengan Demokrat, perseteruan dipicu oleh pidato Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada acara rapat pimpinan nasional partai itu pekan lalu. SBY sempat menyinggung soal adanya upaya agar Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon.

SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga menyatakan bahwa ada upaya agar mereka tak bisa mengusung calon presiden dan wakilnya. Dia menyatakan hal itu sebagai kecurangan pemilu.

Hasto pun menanggapi pidato SBY tersebut. Dia berbalik menyerang dengan menyatakan kecurangan pemilu justru terjadi saat SBY menjadi presiden. Menurut dia, Pemilu 2009 penuh kecurangan karena terjadi anomali perolehan suara Partai Demokrat yang meningkat 30 persen. Selain itu, Hasto juga menuding Partai Demokrat menggunakan dana bailout Bank Century untuk pemenangan mereka pada saat itu.

Polemik Dewan Kolonel

Selain konflik dengan Demokrat dan PKS, PDIP juga tengah dilanda polemik soal pembentukan Dewan Kolonel sebagai kelompok yang mendorong Puan Maharani sebagai calon presiden dari partai tersebut. Kelompok ini terdiri dari sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Puan disebut menyetujui pembentukannya.

Hal ini menjadi polemik lantaran PDIP dinilai tak berbuat apa-apa. Padahal, Hasto kerap menyatakan bahwa partainya akan memberikan sanksi kepada kader yang tak mengikuti arahan partai terkait pencalonan presiden. Ancaman tersebut sempat dia lontarkan setelah Ganjar Pranowo dianggap terlalu menonjolkan dirinya sebagai calon presiden beberapa waktu lalu. Soal keputusan siapa calon presiden dari PDIP, menurut Hasto, mutlak berada di tangan Megawati Soekarnoputri.