TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saling serang argumen soal beberapa isu politik. Kedua pihak saling menanggapi tudingan yang dipicu oleh pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang viral di media sosial.

Dalam pidato itu SBY mengungkit Pemilihan Presiden 2024 hingga merembet ke isu kebijakan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.

Berikut pernyataan saling serang Partai Demokrat dan Hasto Kristiyanto:

1. SBY Sebut Ada Tanda Pilres 2024 Tak Jujur

Pidato SBY disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pada tengah pekan kemarin di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. SBY menyatakan akan turun gunung pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 karena mendapat informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ujar dia dalam pidatonya itu.

Menurut Presiden Indonesia ke-6 itu, konon dalam Pemilihan Presiden nanti akan diatur hanya dua pasangan capres dan cawapres saja. Dan informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya.

“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” tutur SBY.

Dia juga meminta agar semua mengingat selama 10 tahun menjabat di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu.

Selanjutnya: Tanggapan PDIP...

<!--more-->

Menanggapi itu, Hasto Kristiyanto balik menuding SBY ihwal adanya kecurangan pada Pemilu 2024 itu. Hasto menjelaskan, pernyataan SBY menunjukkan kecurigaan dan kekhawatiran yang berlebihan, serta hanya menuduh tanpa didasari fakta.

Menurut dia, Rapimnas mesti digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran. “Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto pada Ahad, 18 September 2022.

2. Hasto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan

Hasto juga memaparkan pelbagai kecurangan yang diduga dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009. Saat itu, SBY nyapres untuk kedua kalinya setelah menang dalam Pemilu 2004.

Pada 2009, kata Hasto, kenaikan suara Partai Demokrat mencapai 30 persen. Menurutnya, ini merupakan anomali dalam Pemilu. Hasto memaparkan pendapatnya disandingkan dengan analisis Marcus Mietzner, peneliti dan dosen asal Australia, dalam jurnalnya yang berjudul Indonesia’s 2009 Election: Populism, Dynasties, and Consolidation of Party System.

Kenaikan drastis perolehan suara Partai Demokrat dan popularitas SBY disebut Hasto imbas dari kebijakan populis SBY mendekati masa Pemilu. Menurut dia SBY menggelontorkan dana negara miliaran dollar untuk kepentingan elektoral dalam bentuk kebijakan, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga beras miskin atau raskin.

“Ini ada data semua, dan ini tidak dilakukan Jokowi. Bagaimana SBY bisa katakan bahwa Jokowi jahat? Merencanakan kecurangan Pemilu? Pemilunya saja masih jauh,” kata Hasto.

Selanjutnya: Hasto singgung soal Bank Century...

<!--more-->

Hasto turut menduga sumber dana yang digunakan SBY untuk memenangkan Pemilu berasal dari Bank Century yang kala itu sedang terlilit kasus. Selain itu, ia mengatakan ada penggunaan instrumen negara, penyusupan agen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga pengerahan aparatur negara.

Hasto mengatakan, SBY membuat Pemilu 2009 semakin kompleks dengan mengubah sistemnya. Ia menyebut SBY meniadakan nomor urut pada Pemilu 2009. “Ini ada dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Perubahan sistem Pemilu saat itu dilakukan 4 bulan sebelum Pemilu, itu seharusnya tidak boleh,” ujarnya.

Selain itu, Hasto turut menuding Pemilu 2009 diramaikan dengan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, DPT dimanipulasi begitu masif di bawah kepemimpinan SBY. “Zaman Pak Harto saja nggak pernah lakukan manipulasi DPT. Ini dapat dimanipulasi secara masif,” kata dia.

Hasto menjelaskan, manipulasi DPT memberikan sumbangsih besar atas kemenangan SBY pada Pemilu 2009. Adapun dokumen Pemilu 2009, kata dia, sudah dihancurkan untuk menutupi jejak.

3. Balasan Demokrat soal Tudingan Pemilu 2009 Curang

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi tudingan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto soal Daftar Pemilih Tetap atau DPT pada Pemilu 2009. Herzaky menyampaikan bahwa tidak ada DPT yang bermasalah atau hasil manipulasi.

"Bang Hasto, Demokrat tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Herzaky saat dihubungi pada, Ahad, 18 September 2022.

Herzaky menyampaikan, prestasi era kepemimpinan SBY yaitu rakyat miskin dan pengangguran semakin sedikit. Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS termasuk guru, TNI dan Polri hampir tiap tahun meningkat. Daya beli masyarakat tinggi.

Selain itu, pendapatan per kapita meningkat drastis dan keuangan negara stabil serta utang negara minim. Bahkan, dalam pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik. Lebih lanjut ia menambahkan, dalam hubungan antar-umat beragama dan antar suku bangsa pada era SBY itu sangat rukun.

Selanjutnya: Demokrat sebut era SBY tak ada polarisasi...

<!--more-->

Dalam penjelasannya, Herzaky memaparkan, tidak ada polarisasi antar anak bangsa. Begitu juga dengan oposisi, masyarakat sipil, serta mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi dan dikriminalisasi.

"Ya makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis. Jadi, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan di pemerintahan era SBY. Bukan hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja," katanya.

Herzaky juga menyinggung pada pemilu 2019 tentang komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang ditangkap karena kasus suap. Ia menyampaikan bahwa salah satu pelaku yang melakukan yaitu kader anggota partai PDIP Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron.

4. Hasto Singgung Kebijakan Kenaikan Harga BBM era SBY

Hasto juga menyinggung kebijakan kenaikan harga BBM di masa SBY. Menurutnya, konteks kenaikan BBM zaman SBY berbeda dengan Jokowi. Sebab, SBY mewarisi kondisi fiskal yang bagus dari presiden sebelumnya, Megawati Soekarno Putri.

“Di balik kenaikan harga BBM terjadi politisasi luar biasa bagi kepentingan elektoral. Ada kajian ilmiahnya sehingga bagi mereka yang membantah, harus dibantah juga secara ilmiah,” kata Hasto dalam konferensi pers daring, Minggu, 18 September 2022.

Adapun penurunan harga BBM di masa SBY, kata Hasto, diumumkan sendiri oleh SBY. Ia menilai keputusan menurunkan harga BBM dipolitisasi sebagai hasil kerja pribadi SBY, bukan dari pengaruh internasional.

“Keputusan SBY mengumumkan sendiri penurunan harga BBM itu dipolitisasi sebagai hasil kerja pribadi, bukan sebagai pengaruh internasional. Ini untuk elektoral,” kata Hasto.

<!--more-->

Menanggapi itu, Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan kenaikan harga BBM di masa SBY disebabkan oleh harga minyak dunia yang meroket hingga mencapai 150 USD per barrel. Dia mengatakan saat harga minyak dunia turun, pemerintahan SBY turut menurunkan harga BBM.

Ia menyebut pemerintahan Jokowi tidak pernah menurunkan harga BBM kendati harga minyak dunia anjlok.”Ke mana uangnya? Ke mana selisihnya? Kenapa harga BBM enggak diturunin? Kalau mau bicara tuduh-tuduhan ya masyarakat silakan bandingkan ketika harga minyak dunia tinggi, baru kami naikkan,” kata Herzaky pada, Senin, 19 September 2022.

Herzaky mengatakan, partainya enggan bermain narasi yang mengarah ke hoaks. Menurutnya, pihak yang menuduh mestinya bermain dengan data ihwal dana BBM. “Silakan kalau mau ada yang overthink dan sebarluaskan hoaks, kalau kami tidak seperti itu. Main data saja kalau terkait dana BBM,” kata dia.

Baca juga: Partai Demokrat dan PDIP Saling Serang, NasDem: Jangan Saling Menuding

KHORY ALFARIZI | IMA DINI SHAFIRA | MUH RAIHAN MUZAKKI | GADIS OKTAVIANI