INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jum’at, 16 September 2022. Program perlindungan sosial ini guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.

Skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 Miliar dengan rincian sebagai berikut. Pemberian top up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp. 600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp. 2,4 Miliar.

Kemudian bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 Miliar. Selanjutnya, program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp. 64,147 Miliar.

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan sosial kepada 30.000 pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku mendapatkan Rp. 600.000 dengan total bantuan sebesar Rp 18 Miliar. Ada pula bantuan sosial bagi 20.770 Nelayan. Setiap nelayan mendapatkan Rp. 600.000. Total anggaran sebesar Rp. 12,462 Miliar.

Untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar.

Pada sektor pertanian, Pemprov Jatim mengucurkan bantuan program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele bagi 100 kelompok (5.000 rumah tangga). Setiap penerima mendapatkan Rp 30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp. 3 Miliar. Selain itu akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.

Khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan subsidi transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi Rp 15 Miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar.

Berikutnya, juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp. 80 Miliar.

“Kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu Optimistis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali agro industri, pariwisata dan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” tutur Khofifah.

Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan. Transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, optimalisasi Jatim agro dan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi dan UKM.

“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Gubernur Khofifah.

Selanjutnya, program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja. “Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi.”

Khofifah meminta bupati/walikota melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah sangat fluktuatif sehingga daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan bertambah.

Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kab/kota di Jatim. Untuk itu ia meminta bupati/wali kota membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS.

“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” kata Khofifah. “Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial.”

Dalam acara ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) angkutan umum dan barang, 5 orang Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta 5 orang Pemberian Token Listrik untuk Masyarakat Miskin. (*)