Muchdi Pr Disinggung Bjorka soal Munir, Sekjen Partai Berkarya: di Pengadilan Tak Terbukti

Minggu, 11 September 2022 21:10 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. ANTARA/Nur Imansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, menanggapi munculnya nama Ketua Umum partai, Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr, dalam kasus pembunuhan Munir. Menurutnya, adanya hacker Bjorka yang membuka kembali nama Muchdi memiliki niat tertentu.

“Entah mau menutupi isu ter-update sekarang atau sekedar isu jelang pemilihan umum (pemilu) lima tahunan. Wallahu'alam. Lama-lama juga akan hilang dengan sendirinya,” kata Badaruddin dalam keterangannya, Minggu, 11 September 2022.

Sebelum akun twitter peretas Bjorka mengunggah identitas sosok di balik pembunuhan Munir. Nama Muchdi mencuat dalam unggahan tersebut. Namun akun tersebut sudah ditangguhkan dengan alasan dianggap menyalahi aturan twitter.

Partai Berkarya fokus pemilu 2024

Badaruddin menjelaskan, sorotan terhadap Muchdi dan kaitannya dengan Munir juga mencuat pada pemilu 2019 lalu. Kala itu, publik menyoroti kehadiran Muchdi dan Polycarpus di Partai berkarya.

“Selaku Sekjen saat itu saya membantah dan pasang badan utamanya di media bahwa pengadilan dan secara hukum kedua tokoh tersebut sudah diperiksa dan menjalani proses. Terbukti mereka sudah bebas secara hukum dan tidak terlibat,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurutnya, baik Muchdi maupun Polycarpus mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih. Apalagi, kata dia, saat ini Partai Berkarya sedang berfokus untuk lolos pemilu 2024 dan menyelesaikan dinamika internal partai.

“Saat ini muncul lagi, entah skenario apa lagi. Pak Munir dan Polycarpus sudah wafat, kasusnya muncul lagi dan menyeret nama Ketua Umum kami. Sementara kader lagi galau menunggu kepastian dan Ketum kami lagi berjuang bagaimana partai ini bisa eksis di Pemilu 2024,” kata dia.

Ia mengingatkan jika isu ini tidak ada hubungannya dengan Partai Berkarya. Adapun Muchdi disebut-sebut tidak pernah membawa isu ini ke partai. Sebab, kata Badaruddin, kasus ini telah selesai sebelum Partai Berkarya lahir pada 2016 lalu.

“Tinggal kita sebagai WNI yang baik memandang positif atau negatif isu ini, dan baiknya kita positive thinking saja meluruskan sejarah bangsa ini,” kata dia.


Baca: Inilah Deretan Aksi Peretasan yang Dilakukan Hacker Bjorka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

3 hari lalu

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?

Baca Selengkapnya

Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

4 hari lalu

Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park.

Baca Selengkapnya

Barat Kecam Pelanggaran HAM di Xinjiang, Cina: Bagaimana dengan Gaza?

13 hari lalu

Barat Kecam Pelanggaran HAM di Xinjiang, Cina: Bagaimana dengan Gaza?

Kecaman ini mendorong Cina balik mengecam mereka karena mengabaikan "neraka" di Jalur Gaza akibat genosida Israel, sekutu Barat.

Baca Selengkapnya

Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

13 hari lalu

Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial lahir saat era pemerintahan presiden ke-7 Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sekitar 50 Menit Pidato Prabowo Tak Bahas Lingkungan dan HAM

14 hari lalu

Sekitar 50 Menit Pidato Prabowo Tak Bahas Lingkungan dan HAM

Prabowo merinci sejumlah masalah yang jadi tujuannya di masa depan melalui pidato perdananya persoalan lingkungan hingga HAM malah luput.

Baca Selengkapnya

AS Selidiki Pelanggaran HAM Militer Israel terhadap Tahanan Palestina

14 hari lalu

AS Selidiki Pelanggaran HAM Militer Israel terhadap Tahanan Palestina

Deplu AS menyelidiki unit militer Israel atas tuduhan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina di sebuah pusat penahanan Israel.

Baca Selengkapnya

Ramai Respons soal Yusril Sebut Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

14 hari lalu

Ramai Respons soal Yusril Sebut Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Yusril menyebut kasus 1998 tak termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan Yusril ini mendapatkan respons dari sejumlah kalangan.

Baca Selengkapnya

Soroti Pidato Prabowo Subianto, Amnesty Internasional Indonesia Ingatkan Soal Pelanggaran HAM

16 hari lalu

Soroti Pidato Prabowo Subianto, Amnesty Internasional Indonesia Ingatkan Soal Pelanggaran HAM

Prabowo Subianto tak menyinggung soal pelanggaran HAM berat masa lalu dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hingga Akhir Menanti Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Munir

17 hari lalu

Hingga Akhir Menanti Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Munir

Pada 2016, Jokowi sebagai presiden memberikan janji besar untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir

Baca Selengkapnya

Amnesty International Indonesia Desak Pemerintahan Prabowo Tegakkan HAM

18 hari lalu

Amnesty International Indonesia Desak Pemerintahan Prabowo Tegakkan HAM

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk menegakkan hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya