TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM. Menurut Fadli, narasi sesat itu disebar untuk membenarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya mencatat ada beberapa narasi menyesatkan terkait kebijakan harga BBM dan subsidi pemerintah di bidang energi," ujar Fadli dalam keterangan tertulis Kamis, 7 September 2022.

Narasi pertama, kata Fadli, adalah mengenai pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun dan sangat membebani APBN. Menurut Fadli, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

"Nyatanya, subsidi BBM di dalam APBN kita hanya sebesar Rp149,4 triliun, dari total subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun," ujar Fadli.

Selanjutnya, Fadli menyebut pemerintah selalu mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah beban APBN. Padahal, menurut politikus Gerindra itu, meskipun tergolong net oil importer, kenaikan harga minyak dunia sebenarnya juga ikut meningkatkan pendapatan pemerintah.

Perhitungan PEPS

Ia memaparkan perhitungan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, yang menyebut produksi minyak mentah Indonesia yang mencapai 611 ribu barel per hari. Dengan tingkat harga minyak saat ini, pendapatan negara secara umum sebenarnya masih surplus sekitar Rp33,15 triliun.

Selanjutnya: Mirip dengan kajian Indef...

<!--more-->

Menurut Fadli, perhitungan tersebut mirip dengan hasil kajian INDEF pada Maret 2022 yang menyatakan bahwa kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) US$1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp3 triliun dan dari sisi belanja negara akan memberi tambahan Rp2,6 triliun.

"Karenanya, dengan kenaikan harga ICP, diperkirakan masih ada surplus sekitar Rp400 miliar," kata Fadli.

Dalam APBN 2022, Fadli menyebut harga BBM diasumsikan sebesar US$63 per barel. Namun pada kenyataannya, harga minyak dunia saat ini mencapai US$100 per barel atau selisihnya US$37 dari asumsi awal.

Meski harga beli menjadi lebih mahal, Fadil menyebut selisih itu nyatanya juga turut menambah keuntungan untuk pemerintah yang menjual minyak mentah ke pasar dunia.

Menurut data INDEF, Fadli menyebut pemerintah telah menambah pendapatan negara sebesar Rp111 triliun karena adanya kenaikan harga minyak. "Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, tapi jumlahnya menurut INDEF hanya sebesar Rp96,2 triliun. Sehingga, negara sebenarnya masih mengantongi surplus anggaran sebesar Rp14,8 triliun," kata Fadil.

Selain itu, Fadli menyebut APBN memilki fungsi sebagai shock absorber atau peredam guncangan di masyarakat. Sehingga, Fadli menilai pernyataan Jokowi dan Sri Mulyani yang menyebut subsidi untuk rakyat menjadi beban bagi APBN, hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut.

Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut subsidi BBM bisa digunakan untuk membangun 227 ribu sekolah, dinilai Fadli juga bagian dari pernyataan menyesatkan. Bagi rakyat, kata Fadli, hubungan antara subsidi energi dengan pembangunan sekolah bersifat komplementer, bukan substitutif.

"Rakyat sama-sama membutuhkan keduanya, bukan hanya salah satu," kata dia.

Pada Sabtu pekan lalu, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Marak, Ma'ruf Amin: Sampaikan Secara Wajar

M JULNIS FIRMANSYAH