TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal mulai bermunculannya aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM akhir-akhir ini. Menurut dia, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan di negara demokrasi.

“Tetapi, yang kita harapkan tidak anarkis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan, ya disampaikan secara wajar saja apa yang menjadi aspirasinya," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Kamis, 7 September 2022.

Mengenai alasan pemerintah menaikan harga bahan bakar, menurut Ma'ruf hal tersebut akibat penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, banyak masyarakat mampu yang justru menikmati subsidi tersebut.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan pemerintah harus mengambil kebijakan mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai atau BLT agar bantuan dapat benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya, ya’ta’u kullidzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak,” kata Ma'ruf.

Meski terjadi kenaikan harga, Ma'ruf mengatakan pemerintah sudah menyiapkan bantalannya untuk masyarakat kurang mampu. “Selama ini (subsidi) tidak sampai (ke sasaran), karena itu diambil. Karena (subsidi) diambil (maka) bansos BBM yang kita berikan. Jadi, kita mulai lakukan penataan-penataan,” kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf menyebut yang terjadi saat ini bukan kenaikan harga BBM, melainkan penyesuaian atau normalisasi pada harga keekonomian. Menurut Ma'ruf, situasi global saat ini membuat harga BBM cukup tinggi.

Mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap upaya memberantas kemiskinan ekstrem di tanah air, Ma'ruf menjelaskan pemerintah mengandalkan bantu sosial untuk menekan hal tersebut.

“Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat daripada itu dan terus untuk menjaga. Karena pemerintah kan sudah punya target kemiskinan ekstrem 2024 nol persen,” kata Ma'ruf.

Pada Sabtu kemarin, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Harga Minyak Dunia Turun, Anggota DPR Desak Kenaikan Harga BBM Dibatalkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.