PBNU Tegas Larang Poltik Identitas, Gus Yahya: Jangan Ciptakan Permusuhan

Reporter

magang_merdeka

Kamis, 8 September 2022 08:46 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (kanan) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf tegas melarang segala bentuk politik identitas. Sebab, pendekatan politik identitas dapat menyebabkan permusuhan antar etnik tak terkecuali agama.

"Kita menolak politik identitas apapun. Apakah itu identitas etnik, ataupun identitas agama. Termasuk identitas. Tidak boleh ada politik identitas. Kita menolak itu," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya dalam Launching Press Conference Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leaders di The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu 7 September 2022.

Gus Yahya juga melarang NU menjadi kelompok identitas (fiqrah) yang jelas diharamkan dalam Al-Qur'an. Tanpa adanya politik, dianggap dapat menjadi solusi masalah untuk terus hidup berdampingan.

Hal ini juga sering diingatkan oleh Gus Yahya pada muslim lainnya untuk jangan menciptakan permusuhan dengan kelompok muslim manapun karena menerapkan pendekatan politik identitas. Termasuk pada wahabi-wahabi atau kelompok yang dianggap radikal.

"Terkait kelompok-kelompok radikal kita tidak mau engage mereka dengan perspektif permusuhan. Tidak. Ini cara untuk bisa hidup berdampingan dengan damai," kata dia.

Pendekatan permusuhan ditinggalkan

Advertising
Advertising

Pendekatan dan menghadapi mereka dengan perspektif permusuhan, kata Gus Yahya, hanya akan melahirkan masalah baru. Sementara masalah awal pun tidak ditemukan solusinya dan tak terselesaikan.

Memang sudah seharusnya pendekatan permusuhan harus ditinggalkan dengan cara pendekatan tanpa memandang politik identitas. Hal ini juga yang diterapkan NU untuk menyelesaikan masalah dan menjadi positioning NU yang diteguhkan ke depan.

"Kalau kita lihat ada masalah dan mau mencari jalan keluar dari masalah, ya, kita harus bicara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah itu. Untuk mencari jalan keluar," tutur Gus Yahya.

Politik identitas dapat dipahami sebagai cara berpolitik yang mengutamakan kepentingan kelompoknya yang didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain.

Gadis Oktaviani


Baca: Gus Yahya: Gagasan Ulama Indonesia Dibutuhkan Masyarakat Dunia

Berita terkait

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

3 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

PBNU Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

4 hari lalu

PBNU Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

PBNU mengajak seluruh warga NU dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menerima dan menghormati hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sembilan Habib dan Penamaan dalam Kepengurusan PBNU

7 hari lalu

Mengenal Sembilan Habib dan Penamaan dalam Kepengurusan PBNU

Ada sembilan orang habib dalam struktur kepengurusan PBNU Periode 2022-2027.

Baca Selengkapnya

Paus Fransiskus akan Datang ke Indonesia, Ini Harapan PBNU

8 hari lalu

Paus Fransiskus akan Datang ke Indonesia, Ini Harapan PBNU

Presiden Jokowi telah menyampaikan undangan kepada Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia sejak Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Ketua PBNU Berharap Polemik tentang Gelar Habib Dihentikan

9 hari lalu

Ketua PBNU Berharap Polemik tentang Gelar Habib Dihentikan

Ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi meminta polemik soal gelar habib dihentikan. Sudah mengarah jadi politisasi SARA.

Baca Selengkapnya

PMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

9 hari lalu

PMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Ini alasan berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII pada 1960.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

15 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

17 hari lalu

17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

TEMPO CO, Lumajang - Bertarikh 6 April 2024, surat itu ditujukan kepada Ketua PBNU. Isinya, daftar nama dan tanda tangan 17 kiai Lumajang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Lumajang. Mereka menyatakan sikapnya karena terusik dan keberatan bila PCNU Kabupaten Lumajang dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lumajang 2024.

Baca Selengkapnya

Hilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024

18 hari lalu

Hilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024

Keputusan berdasar pada Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang jadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya