4 Hal tentang Suharso Monoarfa yang Berucap Amplop Kiai

Selasa, 6 September 2022 15:27 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar terbaru dari Suharso Monoarfa selama polemik amplop kiai, ia berkata masih menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. “Iya, masih (ketua umum),” kata dia saat ditemui di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 September 2022.

Suharso menghadiri acara Bimbingan Teknis DPRD Fraksi PPP se-Indonesia. Dalam pidatonya, Suharso berulang kali menegaskan jika dirinya Ketua Umum PPP. Ia juga menampik isu soal pemberhentian dirinya dari PPP.

Fakta tentang Suharso Monoarfa

1. Pelaksana tugas

Advertising
Advertising

Sebelum menjadi Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa merupakan pelaksana tugas pada Sabtu, 16 Maret 2019. Keputusan itu diambil setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelum diangkat menjadi Pelaksana tugas, Suharso Monoarfa pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat pada periode kedua Presiden SBY.

2. Sempat ingin mengundurkan diri

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan mengatakan Suharso Monoarfa ingin mengundurkan diri sebelum diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP. Ia menyebut konfirmasi perihal pengunduran diri Suharso dinantikan dalam forum musyawarah kerja nasional PPP di Hotel Swiss Belinn Modern Cikande, Serang, Banten, Minggu, 4 September 2022.

Informasi ihwal pengunduran diri Suharso disebut Usman telah beredar di internal partai. Nihilnya konfirmasi dari Suharso, kata Usman, membuat forum musyawarah bersikeras mengangkat pelaksana tugas Ketua Umum PPP.

3. Mempengaruhi elektabilitas PPP

Menurut Usman M. Tokan kegaduhan akibat pernyataan Suharso Monoarfa soal amplop kiai mempengaruni turunnya elektabilitas PPP. Dalam survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas PPP memiliki hasil 2,7 persen. Padahal batas ambang parlemen (parliamentary threshold) memiliki standar, yakni 4 persen. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5 Agustus hingga 13 Agustus 2022.

Survei Poltracking Indonesia juga menyebutkan, elektabilitas PPP berada di bawah ambang batas parlemen, yaitu 3,1 persen. Adapun Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 1 Agustus hingga 7 Agustus 2022 yang dilakukan terkait elektabilitas partai politik menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.

4. Telah digantikan

Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. Pria kelahiran Yogyakarta, 11 Juli 1957 ini dikenal sebagai politikus dan pengusaha. Sebagai politikus, saat ini Mardiono merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024.

Sebagai seorang pengusaha, Mardiono dikenal sebagai CEO dan owner dari beberapa perusahaan seperti PT Buana Centra Swakarsa (BCS), PT. Cipta Niaga Internasional, PT. Serang Asri Hotel, PT. Bahari Caraka Sarana, PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Muámalah Cilegon, Serang dan Tangerang, PT. Albantani Cipta Niaga, dan PT. Walle Jasa Pratama.

Baca: Tampik soal Pemberhentiannya, Suharso Monoarfa: Saya Ketua Umum PPP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

2 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

5 jam lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

5 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

6 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

11 jam lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Andika Hazrumy Unggul Telak di Survei Pilkada Kabupaten Serang

3 hari lalu

Andika Hazrumy Unggul Telak di Survei Pilkada Kabupaten Serang

Hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), pada 27 Maret hingga 1 April 2024 mencatat, Andika Hazrumy unggul 59,7 persen dibandingkan dengan bakal calon bupati lain yang berpotensi maju.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

4 hari lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya