TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman meminta Sekretaris Jenderal DPR segera memberi penjelasan sekaligus menjawab kritik publik soal rencana pencetakan kalender DPR yang menelan anggaran hingga Rp 955 juta. Politikus Gerindra itu tak ingin masalah kalender ini berimbas pada citra anggota DPR.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat menggelar rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal MPR, Senin, 29 Agustus 2022. Sekjen DPR tidak hadir dalam rapat yang sama, namun Habib mengingatkan Sekjen MPR untuk tidak membuat kebijakan serupa yang menuai polemik.

"Kinerja Bapak-bapak itu (Sekjen MPR dan DPR) mempengaruhi nama baik kami, jadi mohon ditindaklajuti dengan maksimal. Ini keluhan kami, Pak Sekjen MPR, mulai dari soal kalender, soal gorden, soal pengecatan gedung dan lain sebagainya," ujar dia. "Kami di-bully gara-gara sesuatu yang bukan urusan kami".

Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir lantas mengusulkan menggelar rapat internal dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk membahas urusan kalender DPR tersebut. "Kalau DPR bisa titip kawan-kawan kita di BURT, kan di sini semua. Jangan sampai Pak Habiburokhman dan kawan kita di Komisi III itu di-bully gara-gara itu ya," ujar Adies.

Anggaran pencetakan kalender DPR ini tertera dalam informasi tender di situs lpse.dpr.go.id dengan kode tender 739087. Metode pengadaan ini adalah tender yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022. Nilai pagu paket sebesar Rp 955.737.000 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket adalah 901.875.000. Saat ini peserta tender tercatat berjumlah 65 peserta dan tahap tender saat ini adalah pengumuman pascakualifikasi.

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa anggaran cetak kalender DPR itu dipergunakan untuk tahun 2023. “Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember,” kata Indra ketika dimintai konfirmasi, kemarin.

Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung. Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5 ribu unit. Sedangkan kalender gantung dihargai senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.

“Itu ada dua jenis, satu kalender meja dan satu kalender gantung. Harganya per unitnya HPS-nya sebelum lelang harga HPS-nya Rp 27.500 untuk kalender meja, yang kalender gantungnya Rp 45.500,” ujarnya.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi tender pengadaan yang hampir mencapai Rp 1 miliar tersebut. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai pencetakan kalender tidak urgen dan semestinya pencetakan yang menghabiskan banyak kertas sudah ditinggalkan.

“Saya kira dengan kemajuan teknologi sekarang, urgensi pengadaan kalender dengan bahan kertas dan foto-foto narsis DPR itu sudah tak sangat mendesak lagi,” ujarnya saat dihubungi, Ahad, 28 Agustus 2022.

Formappi mengingatkan bahwa sekarang ini akses kalender digital sudah sangat mudah melalui handphone. Selain mengurangi penggunaan bahan kertas, secara ekonomis juga menghemat anggaran.

Anggaran untuk legislatif tersebut tentu secara umum diperhatikan publik. Apalagi, menurut Lucius, sekarang ini perekonomian masih sedang dalam masa sulit. “Itulah kenapa anggaran pembuatan kalender yang mencapai 1 miliar itu dikritik. Anggaran sebesar itu untuk sesuatu yang mestinya bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan demi kebutuhan negara lainnya yang mendesak,” tuturnya.

DEWI NURITA | FAIZ ZAKI

Baca Juga: Anggaran Cetak Kalender DPR Rp 955 Juta, Formappi Ingatkan Ada Bentuk Digital