Menko Polhukam Mahfud MD bersiap memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Acara tersebut difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Pada hari ini, saya menyatakan meresmikan Kick Off Dialog Publik RKUHP untuk disosialisasikan dan didiskusikan kembali secara lebih mendalam," ujar Mahfud.
Mahfud Md berujar sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo pada Sidang Internal Kabinet 2 Agustus 2022 yang meminta agar RKUHP disosialisasikan lagi ke seluruh lapisan masyarakat.
"Presiden meminta agar kementerian/lembaga terkait mendiskusikan lagi dengan akademisi, ormas-ormas, civil society organization (CSO) dan lain-lain dari pusat sampai ke daerah-daerah," ujar Mahfud.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pemerintah akan turun ke 11 provinsi untuk melakukan sosialisasi dan menampung aspirasi masyarakat. "Sosialisasi ini melibatkan 9 kementerian/lembaga, tidak dibatasi hanya pada 11 provinsi, bisa lebih. Bapak Menteri Agama misalnya akan turun ke pesantren-pesantren untuk sosialisasi. Jadi kick off hari ini baru permulaan," ujar pria yang akrab disapa Eddy itu.
Kata Eddy, sosialisasi akan berlangsung sampai satu bulan ke depan dan proses tersebut paralel berjalan dengan pembahasan di DPR. "Target kami melibatkan publik sebanyak mungkin, tapi sebetulnya bukan dalam segi kuantitas, tapi pada kualitas," ujar Eddy.
Ia memastikan pemerintah siap mencatat seluruh masukan masyarakat berkaitan dengan RKUHP ini. "Saya kasih contoh konkret, masukan dari Dewan Pers bagus. ada pasal, mereka membuat DIM, solusi konkret, itu yang kami inginkan. Tidak hanya protes, kalau protes-protes saja kan anak kecil di pinggir jalan juga bisa," ujar Eddy.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
