Partai Buruh Akan Bawa 10 Ribu Pekerja Saat Daftar ke KPU Besok

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Kamis, 11 Agustus 2022 15:10 WIB

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berorasi di depan peserta aksi May Day Fiesta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh memastikan akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada Jumat besok, 12 Agustus 2022. Said Iqbal, presiden partai itu, menyatakan akan membawa serta 10 ribu pekerja dalam aksi jalan kaki menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Said Iqbal menyebut aksi jalan kaki itu sebagai long march karnaval kelas pekerja.

"Sebelum berada di KPU didahului dengan long march berjalan kaki, atau kami menyebutnya karnaval kelas pekerja atau the working class of carnaval," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022.

Said menyatakan Tugu Proklamasi akan menjadi titik kumpul para buruh itu pada pukul 10.00 WIB Jumat besok. Dia memperkirakan sampai di KPU pada pukul 11.30 WIB dan kemudian melakukan salat Jumat bersama. Mereka baru akan mendaftar ke KPU pada pada pukul 13.00 WIB.

Buruh yang ikut dalam karnaval itu, menurut Said, berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari buruh tani, nelayan, pedagang, tenaga honorer, kaum miskin kota, pekerja rumah tangga (PRT), ojek daring, buruh migran, pekerja disabilitas, pedagang, advokat, hingga mahasiswa.

Advertising
Advertising

Said juga menyatakan bahwa para pekerja tersebut akan menggunakan pakaian kerjanya masing-masing berikut atribut yang mereka gunakan sehari-hari untuk bekerja.

"Para buruh-buruh pabrik akan memakai seragam pabriknya masing-masing, tukang becak akan membawa becaknya, ojek online akan mendorong motornya, tukang sayur membawa gerobak sayurnya, pekerja rumah tangga akan membawa serbet raksasa dan lain-lain," kata Said.

Selain itu, menurut Said Iqbal, mereka juga akan mengajak 34 pasang milenial atau generasi Z yang merupakan anak buruh. Mereka, menurut dia, akan memakai pakaian adat yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

Said mengatakan bahwa karnaval itu menandakan kebangkitan kelas pekerja sebagaimana Partai Buruh yang kembali dihidupkan setelah 20 tahun untuk mengikuti kontestasi pada Pemilu 2024.

"Jadi, inisiator Partai Buruh ini lengkap, dari mulai buruh tani, nelayan, miskin kota, hingga buruh migran formal sektor," ucapnya.

Dijelaskan pula bahwa Partai Buruh dibangkitkan lagi oleh 11 organisasi inisiator pelanjut dari sejumlah konfederasi dan aliansi pekerja/buruh di Indonesia, yaitu pengurus Partai Buruh sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Organisasi lainnya, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes), Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Indonesia (FPTHSI), dan organisasi Perempuan Cahaya Indonesia (PERCAYA).

KPU membuka pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 sejak 1 Agustus lalu. Hingga hari ini, dari 42 partai politik nasional yang sudah memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sudah 22 partai yang mendaftar.

Sementara 10 partai politik telah memastikan akan mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 14 Agustus mendatang, termasuk Partai Buruh. Sementara 10 partai lainnya belum memberikan konfirmasi.

Sebagai partai baru, Partai Buruh nantinya masih harus mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Setelah itu, KPU akan memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

Hendak Ambil Tangkapan Ikan, Nelayan di Bangkalan Malah Temukan Buaya 3 Meter

2 hari lalu

Hendak Ambil Tangkapan Ikan, Nelayan di Bangkalan Malah Temukan Buaya 3 Meter

Buaya masuk ke hutan mangrove di Bangkalan saat air pasang diduga karena tertarik oleh ikan-ikannya yang terperangkap jala nelayan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya