Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Rumuskan Langkah Antisipatif soal Cacar Monyet

Reporter

Mutia Yuantisya

Editor

Amirullah

Rabu, 27 Juli 2022 07:09 WIB

Sejumlah orang mendaftarkan diri untuk divaksinasi di sebuah lokasi vaksinasi cacar monyet di New York, Amerika Serikat (AS), pada 14 Juli 2022. AS meningkatkan kapasitas tes dan pasokan vaksin untuk mengatasi wabah cacar monyet seiring lebih dari 1.000 kasus terkonfirmasi telah dilaporkan secara nasional. (Xinhua/Michael Nagle)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah segera merumuskan langkah antisipatif mencegah masuknya cacar monyet ke Indonesia. Menurutnya, langkah preventif harus lebih diutamakan lantaran masih minimnya sosialisasi mengenai penyakit ini.

“Pemerintah harus segera menyiapkan langkah guna mengantisipasi penularan penyakit cacar monyet. Berikan edukasi kepada masyarakat tentang medium penularan, cara pencegahan, dan faktor yang bisa memicu terjangkitnya penyakit cacar monyet,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022.

Studi yang diterbitkan New England Journal of Medicine, kata Netty, menyebutkan bahwa cacar monyet dapat ditularkan melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, sehingga pemerintah perlu belajar dari pengalaman, yaitu pada saat pandemi Covid-19.

“Kita harus belajar dari pandemi Covid-19, di mana Indonesia sebagai negara yang belum terjangkit saat itu, bersikap seolah meremehkan, sehingga terlambat melakukan antisipasi. Kita panik dan baru bertindak setelah ditemukan satu kasus yang kemudian merebak dengan sangat cepat. Kita lengah dan terlambat lakukan antisipasi,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Karena itu, dia mengingatkan jangan sampai Indonesia mengulangi kesalahan yang sama. “Lakukan persiapan pencegahan semaksimal mungkin,” ujarnya. Apalagi, dia menambahkan, penyakit cacar monyet muncul seiring naiknya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Advertising
Advertising

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

4 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

15 jam lalu

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

Doomscrolling mengacu pada kebiasaan terus-menerus menelusuri berita buruk atau negatif di media sosial atau internet, sering untuk waktu yang lama.

Baca Selengkapnya

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

19 jam lalu

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

Sophan Sophiaan dikenal sebagai aktor, sutradara, dan politisi. Ia wafat 16 tahun lalu di Hutan Widodaren Ngawi saat turing motor Jalur Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

20 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya