TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto angkat suara soal kabar partainya melarang Gubernur Ganjar Pranowo keluar dari wilayah Jawa Tengah untuk sementara waktu.

Larangan itu dikabarkan untuk mencegah manuver atau kampanye yang berhubungan dengan Pilpres 2024. Hasto membantah ada pertemuan dengan Ganjar membahas hal tersebut.

"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Kalau untuk kampanye, itu kan sudah ditegaskan oleh ibu ketua umum bahwa seluruh kader-kader partai itu diminta melakukan soft campaign. Itu tidak dilarang selama untuk kepentingan partai, bukan untuk pencitraan orang per orang ini," ujar Hasto, Kamis, 21 Juli 2022.

Namun, Hasto tak menampik bahwa ada batasan-batasan yang diberikan PDIP bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas. Pertama, skala prioritas harus berada di wilayah pimpinannya.

"Kami tidak ingin seorang kepala daerah itu tidak mengakar dan tidak membangun legacy di wilayahnya, karena lebih asyik bertindak keluar. Kami pernah memberikan kritik bagi kepala daerah PDIP yang terlalu sering di Jakarta, ya kami berikan teguran tertulis. Kan kepala daerah tugas utamanya membangun daerah. Semua kader partai harus disiplin," ujar dia.

Sementara itu, untuk kader partai secara umum, Hasto menyebut PDIP menetapkan mekanisme soal kunjungan dan penugasan kader ke daerah di luar wilayah pemilihannya.

Ia mengatakan, sudah lama diatur bahwa kader PDIP yang ingin mengunjungi struktur partai di daerah lain harus mengantongi surat penugasan dari dewan pimpinan pusat (DPP) atau undangan dari daerah yang dikunjungi.

"Kader partai untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan. Itu mekanisme partai dan harus dikomunikasikan. Semua kader partai harus disiplin," tuturnya.

Sejumlah petinggi PDIP sebelumnya memang sempat dikabarkan meradang karena kehadiran Ganjar dalam acara Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu, 21 Mei 2022. Di acara itu, ada sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap Ganjar sebagai sosok calon penerusnya. Acara itu terindikasi mengampanyekan Ganjar, padahal PDIP belum menentukan capres dan hasil Kongres PDIP pada 2019 mengamanatkan calon presiden diputuskan oleh ketua umum.

Politikus PDIP Adian Napitupulu adalah salah satu kader yang batal menghadiri acara itu karena mendapat saran dari Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto alias Pacul.

"Saran dan pertimbangan Ketua Bapilu melalui telepon pada saya sangat jelas. Pertama, sebaiknya saya tidak menghadiri acara yang terindikasi menjadi ajang dukung-mendukung capres karena partai saat ini belum memutuskan apapun terkait siapa capres dan cawapres," ujar Adian lewat keterangannya, Rabu, 8 Juni 2022.

Adian sebagai anggota DPR lantas disarankan mengintensifkan pertemuan dengan rakyat di daerah pemilihan ketimbang ikut pertemuan yang agendanya dukung-mendukung capres tertentu.

Mendapat saran itu, Adian memutuskan batal menghadiri acara Rakernas Projo. "Saya kemudian menyampaikan ijin pamit kepada kawan-kawan Projo dan pimpinan relawan lainnya, bahwa dengan segala hormat, saya tidak akan hadir dalam acara Rakernas. Sebab sebagai kader partai, saya tidak akan mendahului ketua umum partai," tuturnya.

Setelah acara Rakernas Projo, PDIP merapatkan barisan. Juni lalu, PDIP mengundang kepala-kepala daerah ke sekolah partai. Ganjar termasuk di salah satunya. Dalam acara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader untuk disiplin dan menegaskan bahwa keputusan soal capres merupakan hak prerogatifnya.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Ungkap 5 Pertimbangan PDIP Jalin Kerja Sama di Pilpres 2024

DEWI NURITA