Aset Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Senilai Rp 60 Miliar Disita KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 14 Juli 2022 19:20 WIB

Terpidana mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. Puput yang telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta itu diperiksa kembali sebagai tersangka dalam pengembangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana korupsi perkara kasus jual beli atau seleksi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tahun 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset senilai Rp 60 miliar dari eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Penyitaan itu dilakukan dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret Puput menjadi tersangka.

"Aset yang disita mencapai Rp 60 Miliar dalam bentuk berbagai aset bernilai ekonomis," kata Pelaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 14 Juli 2022.

Ali mengatakan aset yang disita terdiri dari berbagai macam bentuk yang memiliki nilai ekonomis. Dia bilang jumlah itu masih sementara. Masih ada kemungkinan untuk bertambah.

Aset yang sudah disita KPK di antaranya 8 bidang tanah di berbagai lokasi di Probolinggo. Aset itu resmi disita sejak Juni 2022.

KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR, Hasan Aminuddin menjadi tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang. KPK menduga Puput menyamarkan harta bendanya dengan berbagai cara, misalnya menggunakan identitas orang lain. Sumber harta itu diduga dari tindak pidana korupsi.

Advertising
Advertising

Sebelum jadi tersangka TPPU, KPK lebih dulu menetapkan Puput dan suami jadi tersangka suap jual-beli jabatan camat dan kepala desa di Probolinggo.

Dalam perkara itu, Puput dan Hasan divonis 4 tahun penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yaitu 8 tahun penjara.

Baca juga: KPK Sita 8 Tanah Punya Bupati Probolinggo Nonaktif

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

3 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel

7 jam lalu

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel

Penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari bank sejumlah Rp 73 miliar.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

10 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

16 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya