Sunny Tanuwidjaja Mundur dari PSI, Gara-gara Sokong Anies?

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 29 Juni 2022 10:24 WIB

Staf khusus Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja duduk di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 13 April 2016. Penyidik KPK meminta keterangan Sunny sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKl, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sunny Tanuwidjaja mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kemunduran Sunny diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sikap Sunny berbeda dengan PSI yang secara terbuka menyatakan tidak mendukung Anies di Pilpres 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie membenarkan bahwa Sunny telah lama mengundurkan diri. "Bro Sunny mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina sejak sekitar setahun lalu, karena akan membantu Pak Anies. Ia digantikan oleh Raja Juli Antoni," ujar Grace saat dihubungi, Rabu, 29 Juni 2022.

Kendati demikian, Grace menyebut partainya menghormati apa pun keputusan yang dipilih anggota. "Politik itu kan pilihan," tuturnya. "Tapi prinsipnya, PSI jelas tidak akan mendukung Pak Anies karena sekalipun ia mengklaim dirinya pluralis, fakta sejarah membuktikan ia turut memainkan politik identitas dalam memperoleh kekuasaan".

Dalam laporan Majalah Tempo pekan ini, Sunny disebut turut menyokong Anies dan memberi advis menghadapi Pemilu 2024.

Tiga narasumber yang mengetahui keterlibatan Sunny menyebut mantan anggota staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu memberi masukan soal isu strategis di bidang sosial dan politik. Anies dan Sunny sama-sama pernah menempuh program doktoral di Northern Illinois University, Amerika Serikat.

Sunny pernah terseret kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 2016. Nama Sunny disebut beberapa kali dalam berkas putusan Mohamad Sanusi, terpidana tujuh tahun penjara dalam kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. Sunny disinyalir aktif berkomunikasi dengan para pengembang pulau-pulau buatan.

Selain memberikan masukan kepada Anies, Sunny disebut memprakarsai wadah tukar gagasan yang disebut Forum Mandala. Dua orang dekat Anies Baswedan bercerita, peserta komunitas diskusi ini sangat terbatas dan kerap membahas kebijakan pemerintah. Seorang narasumber mengaku pernah hadir dalam pertemuan yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut dia, kegiatan ini setidaknya sudah dua kali dilaksanakan.

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan seorang mantan Wakil Menteri Perdagangan pernah diundang ke Forum Mandala dalam kesempatan terpisah. Menurut seorang pejabat Balai Kota yang pernah datang ke forum, dua pembicara itu membahas kelangkaan bahan kebutuhan pokok serta dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perdagangan dan stok pangan.

Sunny menolak berkomentar mengenai keterlibatannya di Balai Kota. "Saya sedang di luar kota," ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 21 Juni 2022.

DEWI NURITA | MAJALAH TEMPO

Baca: Staf Ahok Terpecah Jadi Dua Kubu Setelah Isu Korupsi Reklamasi Jakarta

Berita terkait

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

1 jam lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

2 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

8 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

17 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

18 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

19 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

20 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

22 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

23 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

23 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya