Dewan Pers dan Polri Buat Program Edukasi Cegah Polarisasi Pemilu 2024

Kamis, 23 Juni 2022 08:06 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers dan Polri sepakat membuat nota kesepahaman untuk memberikan pendidikan literasi tentang politik sehat kepada masyarakat di Pemilu 2024. Kedua institusi ini bakal membuat program bersama berupa pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi pencegahan polarisasi Pemilu 2024

“Tantangan ke depan yang akan kita hadapi membutuhkan kesepahaman tentang pemberitaan dan cooling system yang saat ini dilaksanakan Polri," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya, Kamis, 23 Juni 2022.

Sigit menjelaskan, potensi polarisasi melalui politik identitas kerap muncul dalam pemilu. Jika hal tersebut sampai terjadi, Listyo khawatir dapat memecah belah persatuan. Untuk itu pihaknya membutuhkan upaya mengurangi potensi-potensi perpecahan, salah satunya melalui pemberitaan.

“Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan mendukung kemitraan antara pers atau rekan-rekan media dan kepolisian. Kita sama-sama selalu berada di lapangan dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," kata Sigit.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, menjelaskan institusinya memiliki keinginan yang sama dengan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024. Azra mengatakan Dewan Pers ingin menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial dan berharap masyarakat tidak terpecah belah.

Advertising
Advertising

Ia mengimbau kepada para jurnalis tidak memakai diksi atau pilihan kata yang sensitif dalam pemberitaan, sehingga berpotensi memecah belah masyarakat.

Lebih lanjut, Azra juga menginginkan adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong. “Kita minta pelayanan yang diberikan berdasarkan pada jurnalisme terverifikasi. Bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," kata Azra.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Ditanya Soal Koalisi, Sekjen Nasdem: Politik Ini Dikelola Secara Maraton Bukan Sprint




Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

16 jam lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

20 jam lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

21 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

22 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

23 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

1 hari lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya