TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menyatakan partainya bakal kembali mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal aturan presidential threshold untuk Pilpres 2024. Menurut Yusuf, judicial review ini merupakan salah satu keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas PKS.

"Kami ingin memperjuangkan kepada presidential threshold 0 persen. Sehingga kita punya keleluasaan untuk mengusulkan nama-nama yang kita sepakati tadi," ujar Yusuf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2022.

Meski menentang persyaratan presidential threshold 20 persen tersebut, Yusuf mengatakan partainya tetap akan berusaha memenuhi ambang batas tersebut melalui koalisi dengan partai lain. Selain itu, Yusuf mengatakan PKS juga bakal selektif dalam memilih partai yang diajak berkoalisi. Apa lagi, mayoritas partai besar saat ini sudah bergabung dengan pemerintah.

"Kami ingin memastikan bahwa mitra koalisi kami nanti, yang sekarang mereka berada di pemerintahan, tidak ada constrain untuk berkoalisi dengan kami," kata Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan nama capres yang akan diusung oleh PKS baru akan diumumkan setelah partainya mendapatkan mitra koalisi dan sudah memenuhi presidential threshold. Saat ini nama-nama capres tersebut sudah diusulkan oleh pengurus dari tingkat ranting hingga pusat ke Majelis Syura PKS.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan seluruh nama tokoh yang berpeluang menjadi calon presiden, kini sudah masuk dalam radar PKS. Semua nama itu diajukan ke Majelis Syura untuk disaring menjadi satu nama.

"Semua calon yang ada masuk di PKS, jadi jangan khawatir anak bangsa si A, si B, si C, masuk semua. Apa lagi Prabowo yang kita sudah punya jam terbang, tinggal jalan saja," kata Aboe Bakar.

Meski begitu, dia menjelaskan PKS bakal mengutamakan nama capres dari internal terlebih dahulu. Jika nama capres dari internal tidak cukup kuat, Aboe mengatakan pihaknya baru bakal mulai mempertimbangkan mengusulkan capres dari eksternal PKS.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya akan mencari mitra koalisi yang setara dan membuka komunikasi dengan partai lainnya. "Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. DPP PKS terus membuka keran komunikasi politik," katanya.

Menurut dia, koalisi partai sejatinya dilakukan apabila telah memiliki calon presiden dan wakilnya yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Para Rabu besok, Ahmad Syaikhu dan petinggi PKS lainnya akan berkunjung ke Kantor DPP Partai NasDem. Pertemuan ini disebut sebagai penjajakan menuju koalisi kedua partai. NasDem sendiri telah mengumumkan tiga calon presiden yang siap mereka usung pada Pilpres 2024. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. NasDem juga masih harus berkoalisi karena belum memenuhi syarat presidential thershold 20 persen.

Baca: Batal Umumkan Bakal Capres 2024 di Rakernas, PKS Lebih Pilih Cari Mitra Koalisi Dulu