BEM UI Minta Aturan Demonstrasi di RKUHP Dicabut

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 16 Juni 2022 13:40 WIB

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pemecatan 57 pegawai di dekat Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 September 2021. TEMPO/ Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksektufi Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI meminta aturan tentang demonstrasi di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dicabut. BEM UI menilai aturan tentang demonstrasi yang memuat ancaman pidana itu bisa mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Padahal unjuk rasa itu sendiri adalah kepentingan umum,” kata Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo dalam diskusi daring, Kamis, 16 Juni 2022.

Bayu mengatakan tanpa adanya ancaman pidana di RKUHP itu pun, mahasiswa sering kesulitan untuk melakukan unjuk rasa. Dari pengalaman unjuk rasa sebelumnya, dia mengatakan sudah berusaha memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa ke kepolisian. Namun, seringkali surat itu ditolak atau mahasiswa tidak diberikan surat tanda terima.

Menurut dia, bahkan dengan surat pemberitahuan pun, banyak mahasiswa dan masyarakat sipil yang ditangkap. Dia khawatir penangkapan itu akan semakin sering terjadi bila aturan dalam RKUHP tentang demonstrasi disahkan. “Ini sangat rentan untuk kami yang berada di lapangan,” kata dia.

Mengenai unjuk rasa, diatur dalam Pasal 273 draf RKUHP. Pasal 273 menyebutkan pihak yang melakukan unjuk rasa, pawai atau demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Sementara, dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pihak yang melakukan unjuk rasa tanpa pemberitahuan hanya diberikan sanksi administrasi berupa pembubaran.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Buka Draf Baru RKUHP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.


Berita terkait

Presiden Julius Maada Bio Curiga Unjuk Rasa di Sierra Leone untuk Mendongkelnya

1 hari lalu

Presiden Julius Maada Bio Curiga Unjuk Rasa di Sierra Leone untuk Mendongkelnya

Presiden Julius Maada Bio curiga rangkaian unjuk rasa yang terjadi di negaranya ditujukan untuk menggulingkan pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Demo di Somaliland Tuntut Pilpres Tak Ditunda Ricuh, 5 Tewas dan 100 Cedera

2 hari lalu

Demo di Somaliland Tuntut Pilpres Tak Ditunda Ricuh, 5 Tewas dan 100 Cedera

Lima orang tewas dan 100 lainnya cedera di Somaliland ketika pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa yang menuntut Pilpres tak ditunda

Baca Selengkapnya

Warga Lebanon Unjuk Rasa Peringati 2 Tahun Ledakan di Pelabuhan Beirut

9 hari lalu

Warga Lebanon Unjuk Rasa Peringati 2 Tahun Ledakan di Pelabuhan Beirut

Warga Lebanon berunjuk rasa mengutarakan kekecewaan karena pemerintah Lebanon dianggap gagal mengungkap kebenaran ledakan di pelabuhan Beirut.

Baca Selengkapnya

Badan Otorita Labuan Bajo Klaim Demonstrasi Pelaku Wisata Komodo Sudah Berakhir

11 hari lalu

Badan Otorita Labuan Bajo Klaim Demonstrasi Pelaku Wisata Komodo Sudah Berakhir

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menyatakan aksi demonstrasi yang dilakukan para pelaku pariwisata di Taman Nasional Komodo telah berakhir.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

11 hari lalu

Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

Jangan sampai RKUHP terlalu banyak mengatur hal kecil, namun malah mengabaikan atau tidak mengatur secara jelas hal yang esensial.

Baca Selengkapnya

Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

12 hari lalu

Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bakal memicu klaster tahanan baru di penjara

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

12 hari lalu

Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

Pemerintah menyiapkan diskusi mengenai 14 isu krusial di RKUHP. Mahfud Md mengatakan penyelenggaranya adalah Menkominfo Johnny G Plate.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

13 hari lalu

Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

Pemerintah akan kembali membuka diskusi atas 14 masalah yang muncul di RKUHP melalui dua jalur.

Baca Selengkapnya

Warga Jepang Ditahan Pemerintah Militer Myanmar

13 hari lalu

Warga Jepang Ditahan Pemerintah Militer Myanmar

Penahanan seorang warga negara Jepang dibenarkan oleh Pemerintah Jepang. Hanya saja, identitasnya tidak dipublikasi.

Baca Selengkapnya

Petani Muda dari 12 Provinsi Akan Unjuk Rasa di Kementan, Bawa 5 Tuntutan

13 hari lalu

Petani Muda dari 12 Provinsi Akan Unjuk Rasa di Kementan, Bawa 5 Tuntutan

Kalangan petani muda yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dalam demonstrasi ini, mereka membawa 5 tuntutan.

Baca Selengkapnya