Aliansi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Buka Draf Baru RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Muhammad Isnur. Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut Jokowi membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP.

“Sebagai otoritas publik, pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI M Isnur lewat keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni 2022.

Isnur mengatakan surat telah dikirim pada Kamis, 9 Juni 2022 melalui Sekretariat Negara. Dalam surat itu, aliansi yang terdiri dari banyak lembaga nonpemerintah ini mengatakan Presiden Jokowi pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh pemerintah.

Isnur mengatakan hingga pertengahan Mei 2022 tidak ada naskah terbaru RKUHP yang dibuka ke publik. Dia mengatakan hingga 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP. Hal itu dilakukan tanpa membuka draf terbaru RKUHP secara keseluruhan. “Oleh karena itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada Pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik,” ujar dia.

Isnur mengatakan dalam draf RKUHP September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial. “Untuk itu, kami kembali menyerukan kepada Pemerintah dan DPR agar tidak langsung mengesahkan RKUHP karena publik berhak memastikan perubahan substansi tersebut,” kata dia.

Isnur berkata penyusunan RKUHP harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan menjadi undang-undang. Dia mengatakan hal krusial yang harus dibahas adalah 24 poin Daftar Inventaris Masalah yang pernah diajukan oleh aliansi. Bukan hanya terbatas pada 14 poin versi pemerintah.

Dia mengatakan RKUHP akan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus melibatkan publik. “Alasan tidak membuka draft RKUHP terbaru untuk menghindari polemik publik bertentangan prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Wamenkumham Persilakan Masyarakat Gugat RKUHP ke MK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

1 jam lalu

Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

ASEAN diproyeksikan dapat tetap terbuka dan inklusif di tengah ancaman polarisasi kekuatan global utama.


Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

2 jam lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok


Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

3 jam lalu

Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

Ayu Sabrina, alumni program Kampus Mengajar angkatan pertama yang pernah diundang ke Istana.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

3 jam lalu

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Jokowi Imbau Korban Gempa Cianjur Tetap Manfaatkan Bahan Bangunan Lama

4 jam lalu

Jokowi Imbau Korban Gempa Cianjur Tetap Manfaatkan Bahan Bangunan Lama

Presiden Jokowi meminta bantuan gempa tidak dibelikan sepeda motor tetapi benar-benar digunakan untuk membangun kembali rumah yang rusak.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

4 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Jokowi Janji Datang Lagi ke Cianjur, Cek Hasil Renovasi Rumah Korban Gempa

5 jam lalu

Jokowi Janji Datang Lagi ke Cianjur, Cek Hasil Renovasi Rumah Korban Gempa

Presiden Jokowi meminta masyarakat korban gempa Cianjur untuk benar-benar menggunakan bantuan renovasi rumah sesuai peruntukannya.


KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

6 jam lalu

KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim menilai KUHP baru itu akan berdampak terhadap investasi di Indonesia.


Absen di Pernikahan Kaesang-Erina, Surya Paloh Surati Jokowi

7 jam lalu

Absen di Pernikahan Kaesang-Erina, Surya Paloh Surati Jokowi

Surya Paloh berkirim surat ke Jokowi. Dia tak bisa menghadiri resepsi pernikahan Kaesang-Erina Gudono.


Jokowi Minta Korban Gempa Cianjur Bangun Rumah Tahan Gempa

8 jam lalu

Jokowi Minta Korban Gempa Cianjur Bangun Rumah Tahan Gempa

Presiden Jokowi meminta warga korban gempa Cianjur untuk berkonsultasi dengan PUPR dan mengikuti petunjuk pembangunan rumah tahan gempa