Aliansi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Buka Draf Baru RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Muhammad Isnur. Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut Jokowi membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP.

“Sebagai otoritas publik, pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI M Isnur lewat keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni 2022.

Isnur mengatakan surat telah dikirim pada Kamis, 9 Juni 2022 melalui Sekretariat Negara. Dalam surat itu, aliansi yang terdiri dari banyak lembaga nonpemerintah ini mengatakan Presiden Jokowi pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh pemerintah.

Isnur mengatakan hingga pertengahan Mei 2022 tidak ada naskah terbaru RKUHP yang dibuka ke publik. Dia mengatakan hingga 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP. Hal itu dilakukan tanpa membuka draf terbaru RKUHP secara keseluruhan. “Oleh karena itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada Pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik,” ujar dia.

Isnur mengatakan dalam draf RKUHP September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial. “Untuk itu, kami kembali menyerukan kepada Pemerintah dan DPR agar tidak langsung mengesahkan RKUHP karena publik berhak memastikan perubahan substansi tersebut,” kata dia.

Isnur berkata penyusunan RKUHP harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan menjadi undang-undang. Dia mengatakan hal krusial yang harus dibahas adalah 24 poin Daftar Inventaris Masalah yang pernah diajukan oleh aliansi. Bukan hanya terbatas pada 14 poin versi pemerintah.

Dia mengatakan RKUHP akan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus melibatkan publik. “Alasan tidak membuka draft RKUHP terbaru untuk menghindari polemik publik bertentangan prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Wamenkumham Persilakan Masyarakat Gugat RKUHP ke MK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

10 jam lalu

Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

Erick Thohir ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.


Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

15 jam lalu

Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

Jokowi meminta pengusutan kasus kematian Brigadir J tidak ditutupi dan dihalangi. Agar kepercayaan dari masyarakat tidak menurun.


Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pontianak: Terbesar di Kalimantan, Habiskan Rp 2,9 Triliun

15 jam lalu

Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pontianak: Terbesar di Kalimantan, Habiskan Rp 2,9 Triliun

Presiden Jokowi pada pagi hari ini meresmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.


Kunker ke Kalimantan Barat, Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing

16 jam lalu

Kunker ke Kalimantan Barat, Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing

Pada siang harinya, Presiden Jokowi bakal meresmikan tower A dan B RSUD dr. Soedarso, Kota Pontianak.


Hasil Lawatan Jokowi ke Cina, Jepang dan Korea; RI Terima Komitmen Investasi Ratusan Triliun

1 hari lalu

Hasil Lawatan Jokowi ke Cina, Jepang dan Korea; RI Terima Komitmen Investasi Ratusan Triliun

Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia berhasil menerima komitmen investasi senilai lebih dari ratusan triliun.


Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Berlaku 2023, Sandiaga Uno: Sesuai Arahan Jokowi

1 hari lalu

Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Berlaku 2023, Sandiaga Uno: Sesuai Arahan Jokowi

Sandiaga Uno memastikan tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta akan berlaku 1 Januari 2023.


Penangguhan Penahanan Roy Suryo Bergantung Keputusan Penyidik

1 hari lalu

Penangguhan Penahanan Roy Suryo Bergantung Keputusan Penyidik

Penangguhan penahanan Roy Suryo masih menunggu keputusan penyidik Polda Metro Jaya.


Jokowi Minta Kasus Brigadir J Diselesaikan Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

1 hari lalu

Jokowi Minta Kasus Brigadir J Diselesaikan Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Jokowi sudah tiga kali menyampaikan perhatian atas kasus Brigadir J dengan terbuka.


Jokowi Kantongi Nama Pengganti Tjahjo Kumolo, Dibahas Bareng Megawati

1 hari lalu

Jokowi Kantongi Nama Pengganti Tjahjo Kumolo, Dibahas Bareng Megawati

Pramono tetap enggan mengungkap nama-nama yang masuk kantong Jokowi. Termasuk, jadwal dari pengumuman menteri baru oleh Jokowi.


Relawan Yakin Capres Pilihan Jokowi Tak Jauh dari Prabowo, Ganjar, dan Anies

1 hari lalu

Relawan Yakin Capres Pilihan Jokowi Tak Jauh dari Prabowo, Ganjar, dan Anies

Relawan menyebut Jokowi masih menganalisa, masih menjajaki siapa suksesornya. Saat ini capres teratas dari survei: Prabowo, Ganjar dan Anies