TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi dipastikan tak akan menghadiri pembukaan tahapan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. Absennya Jokowi dalam acara ini dikabarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono.

"Presiden tidak hadir," ujar Heru saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Juni 2022.

Sebelumnya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KPU telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Pemilu serentak akan digelar Rabu, 14 Februari. Keputusan tanggal pemungutan suara diambil pada Rapat Dengar Pendapat atau RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022. Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Berikut tahapan Pemilu 2024:

1. Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.

2. Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.

3. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.

4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023-25 November 2023.

5. Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

6. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

7.Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Meskipun telah ditetapkan, tahapan Pemilu 2024 masih menyisakan protes dari sejumlah pihak. Partai Buruh misalnya, menilai masa kampanye selama 75 hari yang disepakati KPU, DPR dan Pemerintah merugikan partai-partai non parlemen.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan masa kampanye yang singkat itu membuat partai-partai yang berada di luar parlemen kesulitan untuk dikenal oleh masyarakat.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memprotes soal masa penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mereka menilai waktu enam hari yang ditetapkan dalam Peraturan KPU tidak memadai.

Tidak dijelaskan alasan Presiden Jokowi absen dalam acara pembukaan tahapan Pemilu 2024 itu. Eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca: Mayoritas Masyarakat Dukung Presiden Jokowi Untuk Reshuffle Kabinet

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini