Langkah Politik NasDem Menuju Pilpres 2024: Capres Dulu, Koalisi Kemudian

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 14 Juni 2022 05:10 WIB

Sejumlah bendera Partai NasDem terpasang di beberapa ruas jalan di Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah politik yang diambil Partai NasDem menjelang Pilpres 2024 berbeda dengan partai-partai lain. Jika partai lain membentuk koalisi terlebih dahulu sebelum membicarakan calon presiden, sebaliknya Partai NasDem mencari capres dulu sebelum menentukan arah koalisi.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan langkah tersebut diambil karena figur capres akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membangun koalisi. Lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022 mendatang, NasDem akan menghasilkan tiga rekomendasi nama calon presiden yang akan diusung bersama koalisi.

Partai NasDem, ujar dia, melihat begitu penting dan strategisnya untuk terlebih dahulu mendapatkan dan menghasilkan calon presiden melalui rekrutmen berjenjang. "Sehingga, partisipasi seluruh kader internal NasDem ikut ambil bagian rekrutmen ini memperhatikan pendapat dan saran berkembang di masyarakat," ujar Johnny di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.

Tiga nama capres 2024 ini akan dijaring dari usulan 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem. Setiap DPW boleh mengajukan tiga hingga lima nama usulan capres dari hasil penjaringan masing-masing daerah. Panitia pengarah selanjutnya akan mengerucutkan menjadi tiga nama untuk diserahkan kepada ketua umum. Pada malam penutupan Rakernas pada 17 Juni, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan mengumumkan tiga nama tersebut.

Setelah itu, ketua umum partai akan diberi mandat untuk melakukan lobi membangun koalisi dengan membawa tiga nama tersebut.

Advertising
Advertising

"Jadi setelah Rakernas kan harus membentuk koalisi. Nah, yang dibawa bukan satu (calon), kalau bawa satu kan menodong namanya fait accompli.
Kami mempunyai tiga nama untuk dibicarakan bersama-bersama dengan partai koalisi. Ini harus menjadi kesepakatan bersama. Nah, pada saat itulah ditentukan satu calon presiden," ujar Johnny.

Wisata Politik

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut
sejumlah pimpinan partai yang sebelumnya sudah berkunjung ke kantor mereka belum tentu akan menjadi mitra koalisi di Pilpres 2024. "Mereka yang sudah berkunjung ke NasDem Tower itu masih dalam rangka ta'aruf dan wisata politik saja," tuturnya.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh menyebut partainya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai mana pun, termasuk dengan partai non-nasionalis.

"Jadi itu bisa siapa pun. Tidak menutup kemungkinan juga kami berkoalisi dengan partai non-nasionalis, asal memang tetap menganut Pancasila. Jadi ini namanya politik masih sangat terbuka, siapa pun dan di manapun bisa. Bisa mungkin, besok, bisa di akhir tahun, bisa tahun depan," ujar Prananda.

Rakernas NasDem akan digelar di Balai Sidang Jakarta pada 15-17 Juni 2022 dengan mengusung tema "Meneguhkan Politik Kebangsaan". Rakernas itu akan dihadiri 6.311 peserta yang terdiri dari DPP Partai NasDem, anggota DPR, anggota DPRD, ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem, jajaran pengurus DPW, dan DPD dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Mahathir Mohamad Akan Hadir di Rakernas Nasdem

DEWI NURITA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

7 jam lalu

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo menerima masukan dari PKB untuk menjadi agenda nasional.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

9 jam lalu

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

Cak Imin menyebutkan tiga kriteria utama untuk calon kepala daerah dari PKB pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

9 jam lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

11 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

18 jam lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

19 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

20 jam lalu

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Koalisi Perubahan dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

2 hari lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya