Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

Reporter

M. Faiz Zaki

Senin, 13 Juni 2022 15:30 WIB

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020. Mahaputera Nararya merupakan tanda kehormatan berupa Bintang sipil yang diberikan kepada Mantan ketua/wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan setingkat yang telah menyelesaikan tugasnya. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan momentum pemilihan umum adalah ajang mencari pemimpin, bukan selebriti. Menurut dia saat ini banyak calon yang bertarung atribut, bukan ide dan gagasan.

Dia berujar pemilu bukan mencari atau memilih orang populer dan kaya. Fahri meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengantisipasi kecurangan, seperti serangan fajar yang kemungkinan terjadi.

"Pemilu jangan lagi jadi ajang penipuan kepada bangsa Indonesia. Kita mau nyari pemimpin, bukan selebriti," katanya saat dihubungi, Senin, 13 Juni 2022.

Pada prinsipnya, kata Fahri, KPU harus meregulasi pertarungan ide dan gagasan untuk peserta pemilu. Sebab, hal itu untuk mengutamakan pemilih agar benar-benar memilih calon yang tersedia. "Kita lagi mencari orang yang bisa menyampaikan pikiran dan rencananya untuk menyelesaikan persoalan bangsa," tuturnya.

Bagi Fahri konsep pengutamaan ide dan gagasan lebih penting dari sekedar menunjukan eksistensi atau atribut kampanye para calon. Supaya agenda pemilu yang akan terlaksana tidak lagi menjadi seperti angin lalu.

"Sekali lagi, konsep kontestasi ide dan gagasan ini dan konsep pemilihan pemimpin demokratis ini, harus clear dalam pikiran para penyelenggara pemilu," ujarnya.

Sebelumnya Fahri Hamzah mengkritik atas masa waktu kampanye 75 hari yang disepakati antara DPR, KPU, dan Pemerintah. Dia berpendapat mestinya kampanye dilakukan setahun, agar para pemilih bisa melihat adu gagasan dari para peserta pemilu.

FAIZ ZAKI

Baca Juga: Kritik Konsep Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Kaya Ngumpul di Pos Ronda

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya