TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil soal lahan perhutanan sosial yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU), namun dibiarkan menganggur selama 10 hingga 20 tahun.

Sentilan itu disampaikan langsung di depan anak buahnya yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, yang ikut hadir dalam acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial.

"Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, nggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan plus Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil)," kata Jokowi dalam acara yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 8 Juni 2022.

Menurut Jokowi, lahan perhutanan sosial memiliki peran penting untuk membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Jokowi juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan anak buahnya yang lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

Jokowi minta sarana prasarana petani diperhatikan...

<!--more-->

Selain itu, Jokowi juga minta agar sarana dan prasarana untuk para petani perhutanan sosial ini diperhatikan. "Betul? setuju boten? nggih?sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini," kata Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan saat ini banyak negara mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, eks Gubernur DKI Jakarta ini mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

"Mau ditanami apa lagi yang pangan? jagung? Silakan. Harga jagung ini pas naik. Mau ditanami porang silakan. Porang juga pasti akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu," kata dia.

Selain itu, Jokowi menyebut petani juga bisa menanam sorgum yang sebelumnya panen di Nusa Tenggara Timur atau NTT. "Karena NTT yang paling pas adalah tanam sorgum, karena kalau tanam padi airnya agak sulit dan top soil-nya hanya tipis banget, yang pas apa? sorgum," kata dia.

Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah menyinggung beberapa kebijakan dinilai sudah menyentuh para petani dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dari kebijakan perhutanan sosial, kebijakan KHDPK (kawasan hutan dengan pengelolaan khusus), serta kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.

Perhutanan sosial, kata Siti, memberi berkah karena membuat para petani dapat merasa tenang dan bisa menggarap hutan sampai panen. Siti menyebut banyak petani dari desa-desa yang dengan lahan pertanian terbatas, sehingga satu-satunya yang bisa dimanfaatkan adalah hutan di sekitar mereka.

"Sekarang dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan, menanam, dan sudah menghasilkan. Ini berkah yang baik dan harus disyukuri," ujar Siti Fikriyah.

Dalam acara ini, Jokowi hadir dengan sejumlah menterinya. Mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, Siti Nurbaya Bakar, dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Pemerintah Gandeng NU Percepat Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini