Tanggapi Elit PDIP, Projo Tegaskan Siap Bekerja Sama dengan Parpol Manapun

Reporter

Tempo.co

Editor

Febriyan

Rabu, 8 Juni 2022 09:40 WIB

Presiden Jokowi yang juga Ketua Dewan Pembina relawan Pro Jokowi (Projo) hadir dalam rakernas bertajuk Haluan Baru Projo 2024 di kawasan sekitar Borobudur Jawa Tengah Sabtu (21/5). Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, menegaskan mereka terbuka untuk melakukan kerjasama dengan partai politik mana pun untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia pun menyatakan bahwa mereka bukan sebagai sayap organisasi atau underbouw partai mana pun.

Panel menyatakan Projo siap bekerja sama dengan siapapun untuk melahirkan kepemimpinan yang dicintai rakyat. Selain itu, menurut dia, pemimpin yang akan mereka usung harus memiliki program-program Pro Rakyat.

"Projo terbuka menjadi mitra siapa pun dalam kerangka melahirkan kepemimpinan yang Setia di Garis Rakyat dan setia menjalankan program-program yang Pro Rakyat," kata Panel Barus dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 8 Juni 2022.

Panel menegaskan bahwa kelompoknya adalah organisasi massa yang bergerak dalam urusan politik dan bukan onderbouw partai politik apa pun. Dia menyatakan mereka muncul karena mandeknya saluran politik formal dalam melahirkan pemimpin yang dicintai rakyatnya.

"Saluran politik formal juga agak mandek dalam melahirkan kebijakan yang Pro Rakyat," kata dia.

Advertising
Advertising

Demi mewujudkan hadirnya pemimpin yang dicintai rakyat, menurut Panel, mereka akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) dengan tujuan menggali dan menyerap lebih dalam kehendak rakyat terkait kepemimpinan nasional dan program pembangunan ke depan. Hal itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Panel juga mengatakan Projo bergerak dan bertindak sesuai Presiden Jokowi sebagai ketua dewan pembina mereka. Dia menegaskan bahwa Jokowi berpesan agar mereka tidak terburu-buru dalam menentukan arah dukungan politik pada Pilpres 2024.

Panel Barus pun menyatakan mereka akan terus menjalin hubungan baik dengan semua pihak termasuk bersama partai politik dalam urusan kepemimpinan nasional kedepan.

Dia menyatakan kedekatan Projo dengan partai politik selain PDIP bukan kali ini saja. Dia menyatakan mereka sering melakukan kerjasama dengan partai-partai seperti NasDem, Golkar, PPP, PAN, dan juga partai lainnya dalam menentukan kepemimpinan di berbagai daerah.

Sebelumnya, Projo hadir dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada akhir pekan lalu. Sejumlah pengamat pun menilai merapatnya kelompok relawan itu ke koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional sebagai bentuk manuver politik untuk memastikan kendaraan politik bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar memang disebut sebagai tokoh yang kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari Projo dan Presiden Jokowi. Dalam rakernas di Magelang, Jokowi sempat memberi sinyal dukungan kepada rekan sesama politikus PDIP tersebut.

Meskipun demikian, PDIP masih belum memastikan siapa calon yang akan mereka usung. Bahkan, sejumlah elit partai banteng bermoncong putih itu secara terbuka menyerang Ganjar.

Para elit PDIP pun menegaskan bahwa mereka tak akan terinmidasi oleh manuver yang dilakukan oleh Projo. Mereka menyatakan bahwa suara kelompok relawan itu bukan suara mereka.

RAHMA DWI SAFITRI

Baca:Jokowi Resmikan Masjid di Sekolah Partai PDIP Rabu Hari Ini, Megawati Hadir

Berita terkait

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

8 menit lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

3 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

5 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

5 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

14 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

15 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya