TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur dalam kaitan kasus suap Izin Mendirikan Bangunan yang menyeret Haryadi Suyuti eks Wali Kota Yogyakarta pada Senin, 6 Juni 2022.

Dalam penggeledahan itu, Tim KPK menyita sejumlah uang dan dokumen. “Di lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen hingga sejumlah uang,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.

Ali mengatakan tim KPK masih menghitung jumlah uang tersebut. Dia mengatakan uang dan dokumen itu disita karena diduga kuat berhubungan dengan perkara yang tengah disidik KPK.

Menurut Ali, penyidik akan menganalisa bukti-bukti tersebut. Selanjutnya, penyidik akan menyita bukti itu secara resmi untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Sebelumnya PT Summarecon Tbk menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. “Kami Summarecon berkomitmen menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di KPK, dan siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik,” kata General Manager Corporate Communications PT Summarecon Agung Tbk Cut Meutia lewat keterangan tertulis, Sabtu, 4 Juni 2022.

KPK menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk Oon Nusihono menjadi tersangka pemberi suap kepada eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Petinggi raksasa kontraktor itu disangka memberikan suap kepada Haryadi untuk Izin Mendirikan Bangunan apartemen Royal Kedhaton.

“Setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2022.

Selain Oon, KPK juga menetapkan Haryadi dan Kepala Dinas Penanaman Modan dan PTSP Yogyakarta Nurwidhihartana, serta sekretaris pribadi, Triyanto Budi Yuwono menjadi tersangka penerima suap.

Alex mengatakan Oon diduga memberikan uang sebanyak Rp 50 juta dan US$ 27.258 kepada Haryadi dkk. Alex mengatakan pada 2019, Oon melalui Dandan Jaya K, Direktur Utama PT Java Orient Property mengajukan permohonan IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro.

Untuk memuluskan pengajuan itu, Oon dan Dandan diduga mendekati dan berkomunikasi dengan Haryadi. KPK menduga Haryadi berkomitmen untuk mengawal permohonan izin IMB dan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin itu.

Dinas PUPR sebenarnya menemukan beberapa syarat pembangunan yang belum dipenuhi. Namun, Haryadi diduga memberikan surat rekomendasi untuk mengakomodasi penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton. Hingga akhirnya Pemkot Yogyakarta menerbitkan IMB pada 2 Juni 2022. Setelah penerbitan itu, Oon datang ke Yogya menemui Haryadi Suyuti untuk memberikan uang US$ 27.258. Uang diterima oleh orang kepercayaan Haryadi. Setelah penyerahan uang itulah, tim KPK meringkus mereka.

Baca: Ruang Kerja Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Kembali Digeledah KPK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini