TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk tim penilai vonis-vonis pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap di bidang pertanahan. Kasus-kasus tanah tersebut harus dieksekusi oleh negara. Pembentukan tim penilai itu juga untuk mencermati dugaan keterlibatan mafia tanah.

"Di mana negara harus membayar," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Mahfud menyebut kasus-kasus ini menyangkut masalah hukum yang rumit. "Ada persoalan administrasi, mafia tanah, tumpang tindih putusan, dan sebagainya."

Untuk itu, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sebagai kewajiban negara. Tim lalu dibentuk untuk melakukan penilaian sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah. Berikutnya, akan dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai langkah penilaian atas vonis ini.

Kabar ini disampaikan Mahfud usai menggelar rapat lintas kementerian. Rapat ini melibatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria Sofyan Dhalil, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Rapat juga melibatkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron. Hadir pula perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Meski demikian Mahfud belum merinci vonis-vonis berkekuatan hukum tetap yang dia maksud. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga tak merinci identitas mafia tanah tersebut.

Ia hanya mengakui kalau masih banyak mafia-mafia tanah yang berkeliaran. Untuk masalah ini, kata dia, tim khusus juga sudah ada di Polri sampai Kejaksaan Agung. "Itu akan kami dorong untuk diungkap dan diselesaikan juga, secara hukum," kata dia.

Selain itu Mahfud juga menyinggung soal indikasi korupsi, sehingga KPK ikut dilibatkan dalam rapat ini. Mahfud menyebut indikasi korupsi tetap ada dalam kasus tanah seperti ini, ketika menyangkut putusan pengadilan hingga perubahan sertifikat. "Sehingga nanti mafia tanah ini akan kami selesaikan secara bertahap," kata dia soal dugaan keterlibatan mafia tanah.

Baca Juga: Satgas Mafia Tanah Sudah Tuntaskan 16 Perkara dan Ada 24 Tersangka