Terkait Demo Maut, Polisi Dipersilakan Periksa Anggota Dewan

Reporter

Editor

Selasa, 10 Februari 2009 13:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mempersilakan polisi memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara terkait demo maut di Medan. Dalam insiden yang menewaskan Abdul Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumatera Utara, itu Mardiyanto tidak akan melarang polisi memeriksa siapapun.

Menteri belum menerima surat permohonan pemeriksaan tersangka anggota Dewan itu. "Kalau memang diperlukan izin akan kami berikan. Saya tidak melarang," kata Mardiyanto di Istana Negara, Selasa (10/2). "Saya minta prosedur administrasinya."

Hingga hari ini, menurut dia, belum menerima surat permintaan dari Polda Sumatera Utara. "Saya tunggu terus surat itu. Berkali-kali ada saya statment tapi saya belum terima suratnya. "Saya akan membantu menyelesaikan persoalan ini dengan cepat," kata Mardiyanto.

Markas Besar Kepolisian RI masih memburu otak demonstrasi yang berlangsung anarkistis di Medan, Sumatera Utara, Selasa pekan lalu. "Sekarang mengarah ke aktor intelektualnya," kata Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam rapat dengan Komisi Hukum DPR di gedung MPR/DPR kemarin.

Menurut juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, sudah mengetahui aktor intelektual itu. Salah satunya tinggal di Jakarta. "Ada tokoh nasional yang terlibat," katanya di tempat yang sama. Namun, Abubakar tak menyebut nama tokoh yang dimaksud.

erkait dengan kasus tersebut, polisi memeriksa 105 orang dan menetapkan 36 tersangka. Selain sejumlah anggota Panitia Pemekaran Provinsi Tapanuli, beberapa mahasiswa, praktisi hukum, dan mantan anggota legislatif dianggap bertanggung jawab.

Advertising
Advertising

NININ DAMAYANTI

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya