Luhut Sarankan Perkantoran WFH Selama Dua Pekan Pasca Idul Fitri 2022

Editor

Febriyan

Senin, 9 Mei 2022 18:18 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Selter Isolasi Covid-19 Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Jumat, 6 Agustus 2021. Dok.istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan kepada perkantoran di Jawa Bali untuk melaksanakan work from home atau WFH selama dua pekan ke depan pasca libur Lebaran 2022. Hal ini untuk mencegah kembali terjadinya ledakan kasus Covid-19 pasca libur panjang.

"Kami menganjurkan untuk WFH 1-2 minggu ini dengan pengaturan (kapasitas maksimal) 50 persen atau berapa persen, kami serahkan ke kantor," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring pada Senin, 9 Mei 2022.

Luhut menerangkan, sampai saat ini belum ditemukan adanya kenaikan kasus Covid-19. Namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pihaknya tetap harus berhati-hati menghadapi potensi kenaikan pasca liburan ini.

Meski program mudik 2022 diklaim sukses karena tak ada kenaikan kasus, Luhut tidak ingin lengah. "Kita tidak bisa jumawa dengan ini, anything could happen seperti Amerika kasusnya bisa tinggi tiba-tiba 100 ribu kasus per hari. Kemarin saya baru dari Amerika, ya ramai-ramai kami kena Omicron di sana," ujar Luhut.

Usul WFH untuk instansi pemerintahan setelah libur Lebaran 2022 ini pertama kali disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Akan tetapi Kapolri mengusulkan hal itu agar para pemudik tidak secara berbarengan kembali ke daerah asalnya. Kapolri mengkhawatirkan terjadinya ledakan kendaraan saat arus balik.

Advertising
Advertising

Usulan Listyo tersebut disambut baik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Dia menyatakan setuju dengan usul tersebut untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Tjahjo menilai WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini.

Berita terkait

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

9 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Alasan KPAI Tolak Wacana Pengenaan Pajak pada Judi Online

12 jam lalu

Alasan KPAI Tolak Wacana Pengenaan Pajak pada Judi Online

KPAI menyatakan pengenaan pajak pada judi online akan membuat masyarakat menganggap judi sebagai sesuatu yang legal.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

16 jam lalu

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Asosiasi Konveksi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri tekstil dan produk tekstil.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

1 hari lalu

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penyusunan MoU penegakan hukum di masalah kehutanan.

Baca Selengkapnya

Kapolri Dapat Restu Menkomdigi Periksa Keterlibatan Staf Komdigi yang Lindungi Praktik Judi Online

1 hari lalu

Kapolri Dapat Restu Menkomdigi Periksa Keterlibatan Staf Komdigi yang Lindungi Praktik Judi Online

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan belum bisa menyebutkan nama-nama staf Komdigi yang terlibat dalam melindungi praktik judi online tersebut.

Baca Selengkapnya

Kapolri dan Menteri Komdigi Sepakat Melakukan Pembersihan Para Pegawai yang Terlibat Judi Online

1 hari lalu

Kapolri dan Menteri Komdigi Sepakat Melakukan Pembersihan Para Pegawai yang Terlibat Judi Online

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian akan mendalami siapa saja di Kementerian Komdigi yang terlibat judi online.

Baca Selengkapnya

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

4 hari lalu

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

6 hari lalu

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.

Baca Selengkapnya

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

7 hari lalu

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

11 hari lalu

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Baca Selengkapnya