Foto udara kendaraan pemudik antre untuk memasuki Pelabuhan Merak di Banten, Sabtu, 30 April 2022. Pelabuhan Merak dipadati puluhan ribu kendaraan pemudik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah bakal memberlakukan tiga kebijakan untuk mencegah kepadatan saat arus balik Lebaran 2022. Menurut Jokowi, puncak arus balik diprediksi bakal terjadi sejak 6 - 8 Mei 2022.
"Kebijakan ganjil genap, aturan satu arah atau one waydan larangan truk masuk jalan tol akan tetap diberlakukan. Semua dilakukan agar masyarakat tetap nyaman," ujar Kepala Negara dalam konferensi pers secara daring pada Selasa, 3 April 2022.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk pulang dari kampungnya lebih awal. Jika tak memungkinkan, Jokowi menyarankan pemudik kembali ke kota setelah puncak arus balik selesai. "Untuk menghindari kepadatan arus balik, agar kita semua nyaman di perjalanan," kata dia.
Jokowi mengatakan dalam Lebaran 2022, setidaknya ada 85,5 juta orang, 23 juta mobil, dan 17 juta sepeda motor melakukan perjalanan mudik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk menyiapkan skenario lalu lintas apabila terjadi kemacetan di titik-titik ramai.
Adapun skenario rekayasa lalu lintas ini berupa ganjil genap dan sistem satu arah atau one way. "Sampai saat ini tidak ada keberatan masyarakat terhadap skenario one way untuk arus balik. Belum ada yang lain protes, ini skenario untuk melayani banyak orang," ucapnya.
Saat arus balik, kepolisian akan memberlakukan one way dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 hingga Tol Karawang KM 47. Rencananya one way arus balik akan diberlakukan pada Jumat, 6 Mei hingga Senin, 9 Mei 2022.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
