TEMPO.CO, Jakarta - Survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling baik dalam tugasnya menangani koruptor yaitu menyeretnya ke pengadilan. Adapun hakim mendapatkan nilai terbawah.

“Persentase untuk KPK dinilai baik dengan angka 63,9 persen (sangat baik 7,5 persen dan baik 56,4 persen),” ujar Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara virtual, Kamis, 28 April 2022.

Kemudian disusul oleh kejaksaan yang menjalankan tugasnya untuk memproses hingga menuntut para koruptor di pengadilan dengan persentasi 59,1 persen (sangat baik 4,8 persen dan baik 55,1 persen).

Selanjutnya ada polisi yang menjalankan tugasnya untuk menangani para koruptor, 58,1 (sangat baik 5,6 persen dan baik 52,5 persen), dan terakhir hakim yang menjalankan tugas menghukum para koruptor 56,8 persen (sangat baik 4,7 persen dan baik 52,1 persen).

Selain itu, dari segi keadilan menghukum para koruptor, kejaksaan dan hakim dinilai tidak adil dalam menghukum koruptor. “Lebih banyak yang menilai jaksa dan hakim kurang/sangat tidak adil dalam menuntut dan menghukum koruptor di pengadilan,” katanya.

IPI melakukan survei terbaru itu pada 20-25 April 2022 dengan menggunakan kontak telepon kepada responden. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, sudah menikah, dan memiliki telepon/ cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD), teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik ini sampel sebanyak 1219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Survei IPI juga mengungkap bahwa secara umum, baik Polri, kejaksaan, dan hakim mengalami perbaikan dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada tahun 2010.

Baca: Survei IPI soal Kinerja Penegak Hukum: Polri dan Kejaksaan Membaik