TEMPO.CO, Jakarta - Charta Politika menyatakan bahwa 68,5 persen masyarakat setuju Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Hasil survei terbaru mereka menunjukkan masyarakat memberikan rapor merah terkait kinerja kementerian di bidang perekonomian buruk.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan pada 10-17 April 2022, kinerja kabinet Jokowi mendapat rapor merah alias di bawah angka 60 persen.

"Hanya 50,1 persen saja yang puas (terhadap kinerja menteri)," kata Yunarto yang digelar Senin, 25 April 2022.

Sebanyak 43,9 persen masyarakat merasa tidak puas sementara enam persen tidak menjawab atau tidak tahu. Sebanyak 68,5 persen masyarakat sepakat jika Jokowi melakukan perombakan kabinet, hanya 18,2 persen masyarakat yang tidak setuju sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Ia mengatakan dengan adanya reshuffle, diharapkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat meningkat. Sebab sepanjang tahun 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat terus mengalami tren penurunan.

"Reshuffle bisa dianggap betul, dianggap bisa menjawab persoalan, (jika) orang-orang yang hadir dianggap lebih mumpuni. Ini bisa menjadi stimulus untuk naiknya kembali kepuasan terhadap Presiden yang terus menurun dalam dua bulan terakhir," kata Yunarto.

Dalam survei kali ini, Charta Politika melakukan survei terhadap 1.220 responden dengan margin of error 2,83 persen. Survei dilakukan dengan metode random sampling selama sepekan, yakni pada 10-17 April 2022 di setiap provinsi Indonesia.

Hasil survei Charta Politika juga menyoroti tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat. Dalam survei itu, per April 2022 hanya 62,9 persen masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah pusat dan sebanyak 35,7 persen tidak puas.

Padahal pada Januari 2022, Yunarto menyebut tingkat kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 71,7 persen, lalu pada Februari 2022 menurun drastis menjadi 65,3 persen, Kinerja menteri yang buruk, menurut Yunarto, diduga menjadi salah satu faktor merosotnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

<!--more-->

Sebanyak 56,4 persen masyarakat juga menilai kondisi perekonomian buruk. Nilai itu naik dari survei serupa pada Februari 2022 yang hanya mencapai angka 52,4 persen. Jumlah masyarakat yang menilai kondisi perekonomian saat ini sangat buruk juga mengalami peningkatan dari 5,9 persen pada Februari lalu menjadi 9,7 persen pada survei terakhir ini.

Sementara jumlah masyarakat yang menyatakan pereknomian baik dan sangat baik mengalami penurunan. Saat ini, hanya 28,7 persen masyarakat yang menyatakan perekonomian baik dan 3,4 persen menyatakan sangat baik.

Dalam survei Charta Politika itu, masyarakat juga menilai persoalan paling pokok yang harus diselesaikan pemerintah adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok. Hal itu mendapatkan 47,6 persen suara sementara kemiskinan (22,1 persen), pengangguran (11,1 persen) dan daya beli yang rendah (7,5 persen) menjadi masalah berikutnya.

Optimisme terhadap kondisi perekonomian di Indonesia dalam satu tahun ke depan pun berada di zona bahaya. Haya 59,6 persen masyarakat optimis keadaan akan lebih baik sementara 33,6 persen tidak optimis dan 6,8 persen menyatakan tak tahu atau tidak menjawab.

Dalam paparannya, Yunarto Wijaya juga menyatakan tingkat optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian terus menurun. Hal itu terlihat sejak November tahun lalu. Saat itu, sebanyak 72,9 persen masyarakat masih menyatakan optimis keadaan ekonomi akan membaik.

Kinerja di bidang hukum mendapatkan penilaian yang sedikit lebih baik dibandingkan Februari lalu. Sebanyak 53,4 persen masyarakat menyatakan kinerja penegakan buruk baik dan 3,0 persen menilai sangat baik. Hanya 35,1 persen masyarakat yang menilai kinerja bidang hukum buruk dan 4,,3 persen menilai sangat buruk, sementara 4,2 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Penilaian publik mengenai kondisi pemberantasan korupsi juga mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Sebanyak 50,7 persen masyarakat menyatakan baik dan 3,1 persen menyattakan sangat baik. Sisanya, 36,4 persen menyatakan buruk, 5,6 persen sangat buruk dan 4,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Di bidang demokrasi, masyarakat menilai kondisi saat ini tak jauh berbeda ketimbang hasil survei Februari lalu. Sebanyak 62,5 persen masyarakat memberikan penilaian baik dan sangat baik sementara 32,6 persen menilai buruk dan sangat buruk.

Wacana reshuffle kabinet memang sempat berhembus kembali sejak Maret lalu. Presiden Jokowi disebut akan memberikan jatah menteri kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru belakangan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.