TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal ini Jokowi sampaikan usai memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan rakyat, utamanya tentang kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring, Jumat, 22 April 2022.

Sebelumnya, Jokowi menyebut harga minyak goreng di Indonesia masih mahal imbas dari tingginya harga minyak goreng di pasar dunia. Dengan kondisi tersebut, para produsen minyak goreng dalam negeri lebih memilih mengeskpor minyak mereka dibandingkan menjualnya di pasar dalam negeri.

"Jadi memang harganya tinggi karena harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pinginnya ekspor," ujar Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengatakan pemerintah tetap berusaha menekan harga minyak goreng dengan cara memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Sedangkan untuk produsen minyak goreng curah, Jokowi mengatakan pihaknya telah memberikan subsidi agar kebijakan harga eceran tertinggi atau HET bisa diterapkan.

"Subsidi ke produsen ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mendukung upaya Kejaksaan Agung yang menangkap empat orang tersangka mafia minyak goreng. Ia memerintahkan Kejaksaan untuk terus mengusut kasus yang telah membuat harga minyak sawit di Indonesia melejit dan langka.

Penetapan tersangka kasus korupsi minyak goreng ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Total ada empat orang menjadi tersangka, salah satu tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Burhanuddin mengatakan Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal.

Sementara, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager PT Musim Mas bernama Picare Tagore Sitanggang.

Akibat tingginya harga minyak goreng ini, Presiden Jokowi mendapatkan tekanan untuk mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Baca: Kasus Mafia Minyak Goreng, Kejagung Dalami Bukti Percakapan Para Tersangka