TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Pemerintah Aceh akan membentuk tim khusus yang melibatkan Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) terkait guna melakukan kooordinasi dengan donor dan LSM di Aceh, termasuk memfasilitasi izin tinggal dan keimigrasian sesuai dengan kewenangannya.
Tim ini dibentuk untuk mengantisipasi berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias pada April 2009 mendatang dan belum adanya kejelasan dari pemerintah pusat tentang Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA).
"Tim ini diharapkan sudah bekerja awal Maret 2009 di Kantor Gubernur Aceh," ujar Said Mustafa, Asisten Bidang Ekonomi, Keistimewaan, dan Pembangunan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Selasa (03/02).
Menurut Said Mustafa, Pemerintah Aceh masih membutuhkan dukungan negara donor dan LSM untuk menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh setelah berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.
Sementara, "Sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat tentang pembentukan Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA) yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi terhadap donor dan LSM yang bekerja di Aceh," ujarnya.
Sementara itu, Wisnu Broto, Direktur Perumahan dan Partnership BRR Aceh-Nias mengharapkan kelanjutan koordinasi donor dan LSM yang selama ini diperankan BRR dapat segera dialihkan kepada Pemerintah Aceh. Hal ini mengingat masih banyaknya negara donor dan LSM yang tetap berkomitmen membantu pembangunan Aceh. "Bahkan ada yang komitmennya sampai tahun 2012."
ADI WARSIDI
Berita terkait
Menteri Jonan Janjikan Listrik di Aceh Aman Mulai 2019
22 Juli 2017
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyampaikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, dan menjanjikan listrik aman mulai 2019.
Baca SelengkapnyaCyber City, Masjid di Banda Aceh Dilengkapi Internet
30 Oktober 2015
Kata Zahrol, sosialisasi diberikan kepada 100 orang yang terdiri atas BKP masjid, remaja masjid dan perwakilan Ormas Islam.
Baca SelengkapnyaKe Aceh, Dubes Swedia Tanya Tsunami dan Syariat
8 April 2015
Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog,
berkunjung ke Aceh, Rabu, 8 April 2015.
World Bank Akhiri Program Penguatan Damai Aceh
16 April 2014
Program yang dinamakan Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) sangat bermanfaat bagi pembangunan Aceh masa depan.
Baca SelengkapnyaJerman Bantu Pembangunan RS Regional Aceh Tengah
24 September 2013
Dana yang disiapkan 90 juta euro untuk pembangunan rumah sakit dan 90 juta euro untuk pembelian peralatan medis.
Baca SelengkapnyaBoediono: Banda Aceh Teladan Bagi Daerah Lain
6 Desember 2010
Wakil Presiden Boediono berpendapat Kota Banda Aceh bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Dituntut Selesaikan 9 Peraturan Tentang Aceh
1 Desember 2010
Pemerintah dituntut segera menyelesaikan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Baca SelengkapnyaPresiden Terima Kursi Perdamaian dari Gubernur Aceh
29 November 2010
"Kami menganggap Bapak Presiden sangat pantas untuk menerimanya, karena Bapak telah banyak berbuat untuk perdamaian Aceh," ujar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
Baca SelengkapnyaPalang Merah Kanada Dipermalukan Soal Aceh
30 Maret 2010
Seorang mantan staf Palang Merah Kanada mengatakan banyak pekerja rekonstruksi yang tidak dibayar oleh para kontraktor
Baca SelengkapnyaKetidaksinkronan Pusat dan Daerah Hambat Penguatan Perdamaian Aceh
25 Januari 2010
Kendati keamanan di Aceh sudah kondusif, masih ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam pemeliharaan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah tersebut.
Baca Selengkapnya