Tak Lagi Usung Wacana Penundaan Pemilu, PAN Fokus Tatap 2024

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Febriyan

Kamis, 7 April 2022 19:09 WIB

Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, saat memberikan keterangan soal dukungan penundaan Pemilu 2024 di DPR RI, Jumat, 25 Februari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) dipastikan tak lagi menudukung usulan penundaan Pemilu 2024. Ketua DPP PAN Bima Arya menyatakan kini mereka fokus menghadapi pesta demokrasi dua tahun mendatang.

Bima Arya mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memastikan ide penundaan pemilu tak akan lagi digaungkan. Hal itu disampaikan Zulhas saat mengumpulkan elite partai di kediamannya kemarin malam, Rabu, 6 April 2022.

"Ketua umum menegaskan wacana penundaan pemilu tidak akan terwujud karena terbentur realitas politik yang tidak memungkinkan, lemah dukungan di parlemen," ujar Bima, Kamis, 7 April 2022.

Ketua DPP PAN lainnya, Saleh Partaonan Daulay menambahkan, Zulhas telah meminta para kader fokus mempersiapkan Pemilu 2024.

"Seluruh anggota DPR diminta untuk menghidupkan jaringan dan relawan yang sudah ada selama ini," ujar Saleh.

Advertising
Advertising

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan sikap partainya itu sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tentu akan mengikuti kebijakan dari Presiden Jokowi," ujar Viva, Kamis, 7 April 2022.

Dalam rapat kabinet di Istana Negara Selasa kemarin, Jokowi menyentil sejumlah para pendukungnya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta penundaan Pemilu 2024. Dia pun meminta tak ada lagi pihak yang menyuarakan dua wacana tersebut.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak!" ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di youtube Sekretaris Presiden.

Jokowi mengatakan saat ini kondisi Indonesia sedang dilanda kesulitan karena kenaikan BBM hingga kebutuhan pokok. Sehingga, ia meminta para menteri fokus bekerja agar beban masyarakat berkurang.

PAN pun menyatakan akan mengikuti perintah Jokowi itu. Meski belum mendapat kursi di kabinet, PAN akan membantu pemerintah lewat fraksi di DPR RI terutama dalam aspek legislasi, budgeting, dan pengawasan.

Zulkifli Hasan merupakan salah satu ketua umum partai anggota koalisi yang memberikan dukungan terhadap wacana penundaan pemilu tersebut. Selain Zulkifli, pendukung wacana itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca: Zulkifli Hasan Kumpulkan Elite PAN di Rumahnya, Ini yang Dibahas

Berita terkait

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

16 menit lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Kader PAN yang Didorong Maju Pilkada Jabar dan Jakarta

45 menit lalu

Zulhas Ungkap Kader PAN yang Didorong Maju Pilkada Jabar dan Jakarta

Ketua Umum PAN Zulhas mendorong para kadernya maju dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

2 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

3 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya