TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui adanya pihak yang berupaya mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Namun, Pramono menampik bahwa upaya-upaya itu mendapat dukungan istana.

"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kan kita tahu, untuk mengubah amandemen tidak akan mudah dan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran, karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," ujar Pramono saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, 4 April 2022.

Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan komitmen taat pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. Untuk mewujudkan Jokowi 3 Periode, pihak pengusung memang harus melakukan Amandemen UUD 1945.

"Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik (taat konstitusi), yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Jadi saya yakin, apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tutur Pramono.

Dengan demikian, Pramono memastikan tidak ada anggaran negara yang dipakai untuk mendukung agenda-agenda deklarasi Jokowi 3 periode tersebut.

"Tidak ada anggaran, baik di Setneg, Seskab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," kata Pramono.

Agenda Jokowi 3 Periode memang terus bergulir. Terakhir, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya menyatakan akan melakukan deklarasi untuk mendukung wacana tersebut. Mereka akan melakukan deklarasi seusai hari raya Idul Fitri bulan depan.

Tak hanya itu, sejumlah relawan Jokowi semasa maju dalam pemilihan presiden juga mengakui mengusung wacana tersebut. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) misalnya, mengakui melakukan deklarasi soal dukungan itu di sejumlah pihak. Mereka mengaku mengeluarkan dana Rp 50 juta untuk menggelar satu acara deklarasi.

Sejumlah pihak menilai ada peran istana dalam upaya terus menggaungkan wacana ini. Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, bahkan menuding Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di belakang isu ini. Dia pun meminta Luhut untuk berhenti mengkampanyekan isu penundaan pemilu atau pun Jokowi 3 periode.

Baca: Cerita Bara JP soal Biaya Deklarasi Jokowi 3 Periode