TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang banyak menyita perhatian pembaca hingga pagi ini, di antaranya Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024. Kemudian, Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun mengakui sudah resmi bergabung ke Partai Perindo. Berikut ringkasannya:

1. La Nyalla Minta Luhut Hentikan Wacana Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar La Nyalla lewat keterangan tertulis, Ahad, 3 April 2022.

La Nyalla menyebut, berdasarkan analisa big data yang dimiliki lembaganya, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode semakin turun dari 28 persen menjadi 23 persen.

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat untuk isu yang sama,” ujar dia.

Di saat bersamaan, ujar La Nyalla, sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. "Dari pantauan big data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Sekarang skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” tutur La Nyalla.

Ia menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," tutur La Nyalla.

Suara-suara mendukung ide "Jokowi 3 Periode" kembali digulirkan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan--yang didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.

Kasak-kusuk lantas merebak bahwa deklarasi itu merupakan arahan Luhut. Jubir Luhut, Jodi Mahardi membantah bahwa bosnya memberi perintah. "Tidak ada perintah, malah dilarang untuk membuat pernyataan perpanjangan atau tiga periode. Ya kalau ada yang spontan wajar aja lah, namanya juga presiden populer. Sama saja kayak kunjungan presiden ke daerah, suka diteriakin tiga periode atau perpanjangan," tutur Jodi, Ahad, 3 April 2022.

Agenda Jokowi 3 Periode merupakan kelanjutan ide penundaan Pemilu 2024 yang digelindingkan tiga ketua umum partai pro-pemerintah sejak Februari lalu. Mereka adalah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Meski menyatakan patuh pada konstitusi, Presiden Jokowi tak menampik gagasan itu.

"Persoalan wacana Jokowi 3 periode tidak akan beres selama Jokowi masih malu-malu tapi mau dan tim-timnya memobilisasi dukungan masyarakat. Isu ini akan membuat masyarakat terbelah," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, Ahad, 3 April 2022.

2. Eks Aktivis ICW Tama S. Langkun Jelaskan 2 Alasan Gabung Partai Perindo

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun mengakui sudah resmi bergabung ke Partai Perindo. Tama ditunjuk sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Juru Bicara Nasional Partai Perindo. "Iya betul," ujar Tama lewat pesan singkat, Ahad, 3 April 2022.

Tama menjelaskan setidaknya dua alasan bergabung ke Partai Perindo. Pertama, ia ingin membawa gagasan besar pemberantasan korupsi ke dalam partai politik dan mengubah persepsi publik terhadap partai politik yang lekat dengan stigma korup.

"Dalam hal ini, Pak Harry Tanoe melalui Partai Perindo telah memberikan kesempatan yang luas bagi saya, untuk berperan aktif dalam menggerakan partai dengan memegang nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas," tuturnya.

Kedua, ia menganggap Partai Perindo sebagai wadah perjuangan yang baru. "Sesuai dengan bidang dan keahlian yang saya geluti selama ini, mudah-mudahan Partai Perindo bisa menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam kaitannya isu hukum, pemberantasan korupsi, maupun perlindungan hak-hak korban," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Perindo, Ahmad Rofiq, juga mengonfirmasi bergabungnya Tama ke Partai Perindo. "Sudah resmi sejak beberapa hari lalu," tuturnya.

Tama dilantik oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Jumat, 1 April 2022.

Tama S. Langkun berkarier di ICW selama kurang lebih 12 tahun. Setelah itu, ia bekerja sebagai tenaga ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak 2021. Hingga akhir Maret 2022, Tama masih bekerja di LPSK, sebelum akhirnya bergabung ke Perindo pada awal April.

Baca: PKS Terima Aspirasi Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode