TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil sigi terbaru soal perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satunya kepercayaan terhadap institusi negara. Indikator mencatat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menurun.

"Padahal KPK itu pernah jadi bagian yang dipercaya selain TNI dan Presiden," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis hasil survei secara virtual, Minggu, 3 April 2022.

Tahun 2018, kepercayaan publik pada KPK sempat mencapai level tertinggi yaitu 84,8 persen. Tapi setelah itu angka terus turun dan mencapai posisi 73,5 persen pada Februari 2022.

Memang ada kenaikan dari Desember 2021, kata Burhanuddin, tapi belum bisa mencapai level kepercayaan semula. Ia menilai sejumlah isu berpengaruh di balik penurunan kepercayaan ini, salah satunya revisi UU KPK.

Total ada 8 institusi negara yang ditampilkan Indikator Politik Indonesia. Institusi dengan kepercayaan tertinggi dipegang oleh TNI dengan 92,7 persen dan diikuti oleh presiden 85,1 persen.

Survei kepercayaan publik ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan jumlah proporsional di setiap provinsi. Sampel diambil berdasarkan jumlah masyarakat yang punya hak pilih di setiap provinsi. Metode survei yaitu stratified multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Penurunan kepercayaan ini membuat KPK berada di posisi yang hampir-hampir sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. "Itu betul-betul tipis bedanya, secara statistik tidak bisa dibedakan," kata Burhanuddin.