TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima aspirasi dari sejumlah pihak terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. PKS menyatakan siap memperjuangkan hal itu di parlemen.

"Fraksi akan mengawal dan menyuarakannya di parlemen," kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta Abdul Fikri Faqih melalui siaran persnya.

Fikri menyatakan aspirasi tersebut muncul dari sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur melalui Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Sejumlah elemen masyarakat dari serikat pekerja, kelompok kesenian, pengemudi ojek daring, dan nelayan menyampaikan aspirasi di sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jatim, Jateng, dan Yogyakarta di Surabaya pada akhir Maret 2022.

Salah seorang perwakilan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim, Zulkhair. menyatakan pihaknya siap menggelar aksi di Jakarta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mereka yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi. Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," katanya.

Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Menurutnya sekarang waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden.

"Harus ada partai yang berani menolak. Kami minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," katanya lagi.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyebut aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan. Sebab, kata dia, aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan.

Wacana untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi pasa masa jabatannya habis pada 2024 memang terus berkumandang. Terakhir, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya menyatakan siap menggelar deklarasi mendukung wacana Jokowi 3 Periode. Mereka akan menggelar deklarasi itu setelah hari raya Idul Fitri 1443 H.

Meskipun demikian, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari Apdesi kubu Arifin Abdul Madjid. Sejumlah anggota Apdesi kubu Surta Wijaya juga menyatakan tak sepakat dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan Pemilu 2024.

Baca: Apdesi Surta Wijaya Dukung Jokowi 3 Periode, Anggotanya Menolak