5 Polemik Wacana Jokowi 3 Periode, Pemufakatan Oligarki hingga Baliho

Reporter

Tempo.co

Editor

Bram Setiawan

Rabu, 30 Maret 2022 17:04 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana jabatan tiga periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi makin mencuat. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), bahkan terang-terangan mendukung masa jabatan Jokowi 3 periode.

Ketua Umum APDESI Surta Wijaya mengklaim dukungan itu murni aspirasi tanpa arahan dari siapa pun. Dukungan muncul karena lima tuntutan yang disuarakan kepala desa selama ini dianggap telah dikabulkan oleh Jokowi. "Kenapa? timbal balik dong," katanya, Selasa, 29 Maret 2022.

Polemik wacana Jokowi 3 periode

  1. Partai Demokrat menganggap pemufakatan oligarki

Partai Demokrat menyampaikan kritik terkait munculnya dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode, salah satunya oleh APDESI, pada Selasa, 29 Maret 2022.

"Upaya permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan ini kembali diorkestrasi oleh oligarki elite untuk disuarakan seolah-olah aspirasi dari bawah. Beberapa pengurus asosiasi kepala desa dan kepala desa didorong-dorong untuk menyuarakan usulan tiga periode," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Rabu, 30 Maret 2022.

  1. Ada Luhut di struktur organisasi APDESI

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berencana deklarasi serentak mendukung Jokowi 3 periode setelah lebaran. APDESI yang diurus kepala desa aktif ini mengakui sejumlah menteri berada di struktur organisasi, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Advertising
Advertising

"Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau tarik-tarik ke mana terserah lah ya," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas, Selasa, 29 Maret 2022.

  1. Kepala desa berteriak Jokowi 3 periode

Seorang kepala desa dari Aceh Tenggara, bernama Muslim, menyampaikan permintaan khusus kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Permintaan ini menyangkut perpanjangan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir di 2024.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode setuju?" kata Muslim yang disampaikan dalam acara Silahturahmi Nasional Desa oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Selasa, 29 Maret 2022, di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan kepala desa yang hadir kompak menyahuti, berteriak kata, setuju.

  1. Bermunculan baliho mendukung Jokowi 3 periode

Baliho berisi ajakan mendukung Jokowi 3 periode bermunculan di Surabaya, Rabu, 16 Maret 2022. Baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan desain Ibu Kota Negara bertuliskan Satu Komando #2024 Ikut Pak Jokowi itu setidaknya ditemukan di tiga titik sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Wonokromo. Pemasang baliho mengatasnamakan Sapulidi Pengikat Kebhinekaan. Di bawahnya tertera 31 elemen.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Aribowo melihat pemasangan baliho menggambarkan usaha membuat suasana, seolah-olah masyarakat setuju Jokowi menjabat tiga periode atau perpanjangan masa jabatan. “Di bawah permukaan pasti by design,” kata Aribowo.

Menurut Aribowo ada berbagai faktor yang mendorong Jokowi menjabat tiga periode. Tapi yang utama, kata dia, masalah pemindahan Ibu Kota Negara. Jokowi dan elite penyokongnya ingin proyek itu tidak gagal. “Ada kesan Presiden Jokowi tak mau membiarkan penggantinya ogah melanjutkan proyek IKN setelah ia lengser,” katanya.

  1. Ada upaya sistematis dalam wacana Jokowi 3 periode

Aribowo juga melihat kemungkinan bertemunya kepentingan antara simpatisan Jokowi yang menginginkan tiga periode dengan pihak elite yang sengaja mengarahkan isu itu.

Misalnya, kata Aribowo, soal viral video seorang penjual es cendol yang mengatakan mendukung Joko Widodo pada 2024. Setelah ditelusuri, ternyata penjual es di Sidoarjo itu diupah Rp 200 ribu untuk membuat konten itu. “Ini jelas sistematis, ada yang menggerakkan,” katanya.

TAUFIK RUMADAUL

Baca: Dukung Jokowi 3 Periode, Asosiasi Kepala Desa: Pembina Kami Pak Luhut

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu<!--more-->

Berita terkait

Luhut Binsar Pandjaitan Jemput Elon Musk di Bali, Pastikan Peluncuran Starlink Hari Ini

20 menit lalu

Luhut Binsar Pandjaitan Jemput Elon Musk di Bali, Pastikan Peluncuran Starlink Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut kedatangan CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk di Bali

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya