Cerita Asosiasi Kepala Desa Gagal Pasang Spanduk Jokowi 3 Periode

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Amirullah

Selasa, 29 Maret 2022 20:44 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Silahturahmi Nasional Desa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengklaim telah membawa spanduk dukungan terkait usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Spanduk sedianya dipasang di acara Silahturahmi Nasional Desa yang dihadiri oleh Jokowi.

"Tapi nggak bisa dipasang," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara, Selasa, 29 Maret 2022.

Spanduk urung dipasang karena ada larangan dari pihak Paspampres. Padahal kalau tidak, kata Anas, spanduk Jokowi 3 periode kemungkinan sudah bertebaran di lokasi acara. Tapi saat dikonfirmasi, Anas belum bersedia menunjukkan bukti fisik dari spanduk yang sudah dicetak ini.

Rencana pemasangan spanduk muncul di tengah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang terus bergulir. Usulan ini disampaikan oleh sejumlah elit partai politik, baik lewat amandemen UUD 1945 maupun berupa penundaan Pemilu 2024.

Dari pantauan Tempo, hanya ada 2 spanduk yang terpampang di Istora Senayan. Salah satunya bertuliskan "Kepala Desa se-Indonesia Setia Bersama Ir. Joko Widodo."

Advertising
Advertising

Spanduk pun rencananya dipasang oleh APDESI karena memang mereka mendukung Jokowi 3 periode. "Teman-teman APDESI itu mendukung 3 periode, jujur saja," kata Anas yang tercatat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat pada 2020 ini.

Awalnya, APDESI ingin medeklarasikan langsung Jokowi 3 periode di acara ini, di hadapan kepala negara itu langsung. Tapi rencana ini batal karena juga dilarang oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga hadir di lokasi acara.

"Dia ngelarang malah, ketemu aja dilarang, kamu jangan cerita-cerita begitu," kata Ketua Umum APDESI Surta Wijaya menceritakan ucapan Luhut, saat ditemui selepas acara.

Tak hanya deklarasi yang batal, tapi juga rencana Surta Wijaya untuk menyuarakan Jokowi 3 periode saat berpidato. "Udah saya nggak berani ngomong, tadi saya udah mau teriak 3 periode, dilarang semua," kata dia.

Menurut penuturan Anas, Luhut adalah Ketua Dewan Pembina di APDESI ini. Tapi walau gagal memasang spanduk di Istora Senayan, tapi niat mereka belum surut. APDESI sudah menyiapkan deklarasi Jokowi 3 periode selepas lebaran nanti.

Bentuknya berupa pemasangan spanduk dukung Jokowi 3 periode di sejumlah daerah. "Lihat aja abis lebaran, Sabang sampai Merauke, berkibar itu," kata Anas.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

15 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

15 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

16 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya