TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menghentikan pembahasan wacana penundaan Pemilu 2024 karena dinilai tidak produktif. "Ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat," kata Hasto, Senin 29 Maret 2022.

Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lagi

"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yang baik," tegasnya.

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

Hasto menambahkan, proses amendemen sudah jelas aturannya, amendemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amendemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.

Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan COVID-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.

"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amendemen UUD 1945 kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya.

Baca: Survei IPO Bantah Klaim Luhut soal Mayoritas Warga Dukung Penundaan Pemilu